Hunian layak untuk semua

Kebutuhan hunian layak masih menjadi tantangan besar dengan backlog nasional mencapai 9,9 juta unit menurut Badan Pusat Statistik 2024. Fenomena ini mendorong Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program 3 juta rumah subsidi (2 juta di perkotaan dan 1 juta di pedesaan). DK Jakarta mencatat terdapat backlog 1,1 juta yang diperparah dengan keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah, sehingga pembangunan rumah subsidi lebih banyak diarahkan ke kawasan penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Program ini tidak hanya terpusat di Pulau Jawa namun juga turut merambah ke wilayah timur Indonesia termasuk Makassar yang tengah tumbuh pesat secara ekonomi dan urbanisasi. Langkah ini menegaskan bahwa kebijakan perumahan tidak hanya soal menyediakan tempat tinggal tetapi juga pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial-ekonomi.