Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muhammad Toha mengimbau warga tidak terlibat aksi "people power" berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
"Aksi unjuk rasa dengan cara memaksakan kehendak untuk mengganti dan mengubah sesuatu yang menjadi kesepakatan nasional sangat berbahaya dan tidak baik," kata M Toha di Muntok, Selasa.
Menurut dia, aksi "people power" atau apapun namanya yang akan dilakukan di Jakarta tidak baik dilakukan dan diimbau kepada seluruh warga untuk tidak mudah terprovokasi ajakan ikut serta dalam aksi tersebut.
"Lebih baik tunggu tunggu hasil keputusan KPU yang sah," ujarnya.
Menurut dia, jika aksi "people power" itu tidak ada niat untuk memaksakan kehendak dan hanya unjuk rasa, menyampaikan aspirasi jelas merupakan hak yang dilindungi Undang-Undang.
Namun jika untuk memaksakan kehendak terhadap sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan nasional, jelas melanggar konstitusi dan tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Sebagai Muslim harus tunduk pada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama," katanya.
Ia menyarankan agar kontestan Pemilu 2019 yang tidak puas terhadap hasil atau proses pelaksanaan pemilu untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.
"Putusan hakim konstitusi yang akan menyelesaikan perbedaan di antara pihak yang berselisih," katanya.
Hal senada dikatakan Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Jannah Desa Pelangas, Kecamatan Simpangteritip, Muhslihin Malik yang menolak keras kegiatan tersebut.
"Kami mengajak seluruh warga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para pemuka agama untuk bersama-sama menolak 'people power' yang akan digelar di Jakarta dan di sejumlah daerah," katanya.
Muhslihin mengajak masyarakat untuk saling menghargai pilihan dan bersama-sama menunggu keputusan KPU RI.
"Mari di bulan suci Ramadhan ini kita isi dengan kegiatan positif agar mendapatkan rahmat, dan bersama-sama mendukung TNI dan Polri untuk menjaga kedaulatan NKRI, supaya NKRI tetap aman sejuk tertib dan damai selalu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Aksi unjuk rasa dengan cara memaksakan kehendak untuk mengganti dan mengubah sesuatu yang menjadi kesepakatan nasional sangat berbahaya dan tidak baik," kata M Toha di Muntok, Selasa.
Menurut dia, aksi "people power" atau apapun namanya yang akan dilakukan di Jakarta tidak baik dilakukan dan diimbau kepada seluruh warga untuk tidak mudah terprovokasi ajakan ikut serta dalam aksi tersebut.
"Lebih baik tunggu tunggu hasil keputusan KPU yang sah," ujarnya.
Menurut dia, jika aksi "people power" itu tidak ada niat untuk memaksakan kehendak dan hanya unjuk rasa, menyampaikan aspirasi jelas merupakan hak yang dilindungi Undang-Undang.
Namun jika untuk memaksakan kehendak terhadap sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan nasional, jelas melanggar konstitusi dan tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Sebagai Muslim harus tunduk pada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama," katanya.
Ia menyarankan agar kontestan Pemilu 2019 yang tidak puas terhadap hasil atau proses pelaksanaan pemilu untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.
"Putusan hakim konstitusi yang akan menyelesaikan perbedaan di antara pihak yang berselisih," katanya.
Hal senada dikatakan Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Jannah Desa Pelangas, Kecamatan Simpangteritip, Muhslihin Malik yang menolak keras kegiatan tersebut.
"Kami mengajak seluruh warga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para pemuka agama untuk bersama-sama menolak 'people power' yang akan digelar di Jakarta dan di sejumlah daerah," katanya.
Muhslihin mengajak masyarakat untuk saling menghargai pilihan dan bersama-sama menunggu keputusan KPU RI.
"Mari di bulan suci Ramadhan ini kita isi dengan kegiatan positif agar mendapatkan rahmat, dan bersama-sama mendukung TNI dan Polri untuk menjaga kedaulatan NKRI, supaya NKRI tetap aman sejuk tertib dan damai selalu," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019