Gibran sebut Indonesia sudah swasembada beras 2019-2022, benarkah?

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengklaim bahwa Indonesia sebenarnya sudah swasembada beras sejak 2019 hingga 2022.

Namun, pada 2023, pemerintah terpaksa mengimpor beras karena terdampak El Nino.

Berikut kutipan pernyataan Gibran dalam debat ke-4, di JCC, Jakarta, Minggu (21/1):
"Karena ini masalah pangan impor, 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Tahun 2023, kita ada impor karena el nino. Ini juga terjadi di belahan dunia,".

Lantas, benarkah Indonesia sudah swasembada beras 2019-2022?

Penjelasan:
Swasembada pangan, menurut situs literasi Gramedia, merupakan kegiatan ekonomi yang digencarkan sebuah negara untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Dikenal juga sebagai kemandirian pangan.

Dalam konteks beras, situs Sekretariat Kabinet RI, membenarkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada periode 2019-2021. 

Suksesnya ketahanan pangan Indonesia di komoditas beras ini, turut membuahkan penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI), yang diterima Presiden Jokowi di Istana Negara pada 14 Agustus 2022.

"Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi,” demikian isi tajuk penghargaan pada 2022 itu.

Sementara itu, berdasarkan laporan ANTARA, Indonesia memang terdampak El Nino pada 2023, yang membuat pemerintah harus mengamankan stok beras dalam negeri dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mekanisme impor beras.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras sepanjang 2023 merupakan yang terbesar selama lima tahun terakhir yakni sebesar 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan 613,61 persen dibandingkan 2022.

Selain Thailand, Indonesia juga melakukan impor beras dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton (37,47 persen), Pakistan sebesar 309 ribu ton (10,10 persen), Myanmar sebesar 141 ribu ton (4,61 persen) dan lainnya 83 ribu ton (2,70 persen).

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.