Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah memastikan ada tiga permasalahan yang harus segera diselesaikan, guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Dari pertemuan ini kita mengetahui secara persis apa masalah sebenarnya yang terjadi terkait program JKN-KIS," kata Abdul Fatah saat memimpin pertemuan forum kemitraan pemangku kepentingan, di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, ada tiga permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk meningkatkan layanan kesehatan, yakni bagaimana mendongkrak seluruh masyarakat agar ikut dalam program JKN-KIS, bagaimana upaya pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan bagaimana mengatasi penunggakan iuran oleh peserta BPJS Kesehatan.
Salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut yakni, harus adanya sinergisitas lintas sektor, khususnya mengenai data akurat berapa jumlah peserta JKN saat ini dan berapa banyak masyarakat yang belum terdaftar, sehingga organisasi pemerintah yang ada dapat mengejar peningkatan kepesertaan JKN.
Sedangkan untuk penunggakan iuran, upaya yang akan dilakukan adalah melihat apa penyebabnya. Apakah dari segi ekonomi atau alasan lainnya, agar pemerintah dapat membantu penyelesaiannya.
"Selain itu pemberian sanksi kepada Badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN juga diperlukan," ujarnya.
Direksi Wilayah BPJS Sumsel, Babel dan Bengkulu, Elsa Novelia mengatakan, program JKN fundamentalnya adalah dari gotong royong, karena aspeknya masyarakat menjaga kesehatan, sehingga iuran yang dibayarkan tidak dipakai, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain.
Saat ini secara nasional peserta JKN-KIS sebanyak 221.169.395 jiwa atau 83,38 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Rata-rata perhari yang menggunakan manfaat ini adalah 640.000 orang.
Sementara di Babel saat ini jumlah peserta JKN-KIS adalah 1.108.103 jiwa dari data 1.379.758 penduduk atau sekitar 80,30 persen atau sekitar 271.745 jiwa yang belum terdaftar.
"Oleh karena itu, dalam pertemuan ini kita meminta dukungan Pemprov Babel dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi kendala yang terjadi, diantaranya capaian kepesertaan JKN yang selama ini belum semua pekerja terdaftar dan terintegrasi dengan JKN, khususnya tenaga kontrak dan PHL," ujarnya
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Dari pertemuan ini kita mengetahui secara persis apa masalah sebenarnya yang terjadi terkait program JKN-KIS," kata Abdul Fatah saat memimpin pertemuan forum kemitraan pemangku kepentingan, di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, ada tiga permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk meningkatkan layanan kesehatan, yakni bagaimana mendongkrak seluruh masyarakat agar ikut dalam program JKN-KIS, bagaimana upaya pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan bagaimana mengatasi penunggakan iuran oleh peserta BPJS Kesehatan.
Salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut yakni, harus adanya sinergisitas lintas sektor, khususnya mengenai data akurat berapa jumlah peserta JKN saat ini dan berapa banyak masyarakat yang belum terdaftar, sehingga organisasi pemerintah yang ada dapat mengejar peningkatan kepesertaan JKN.
Sedangkan untuk penunggakan iuran, upaya yang akan dilakukan adalah melihat apa penyebabnya. Apakah dari segi ekonomi atau alasan lainnya, agar pemerintah dapat membantu penyelesaiannya.
"Selain itu pemberian sanksi kepada Badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN juga diperlukan," ujarnya.
Direksi Wilayah BPJS Sumsel, Babel dan Bengkulu, Elsa Novelia mengatakan, program JKN fundamentalnya adalah dari gotong royong, karena aspeknya masyarakat menjaga kesehatan, sehingga iuran yang dibayarkan tidak dipakai, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain.
Saat ini secara nasional peserta JKN-KIS sebanyak 221.169.395 jiwa atau 83,38 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Rata-rata perhari yang menggunakan manfaat ini adalah 640.000 orang.
Sementara di Babel saat ini jumlah peserta JKN-KIS adalah 1.108.103 jiwa dari data 1.379.758 penduduk atau sekitar 80,30 persen atau sekitar 271.745 jiwa yang belum terdaftar.
"Oleh karena itu, dalam pertemuan ini kita meminta dukungan Pemprov Babel dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi kendala yang terjadi, diantaranya capaian kepesertaan JKN yang selama ini belum semua pekerja terdaftar dan terintegrasi dengan JKN, khususnya tenaga kontrak dan PHL," ujarnya
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019