Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap Presiden Joko Widodo pada periode pemerintahan keduanya kali ini mampu menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Presiden berjanji kemarin di sebuah forum pidato publik, mengatakan bahwa beliau tidak ada beban," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam pada konferensi pers peluncuran Laporan Tahunan 2018 di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
"Ketika beliau mengatakan tidak ada beban, kami teringat pertemuan kami pada bulan Juni 2018, Komnas HAM dengan presiden," lanjutnya.
Menurutnya, hingga saat ini kasus-kasus pelanggaran HAM masih menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi-JK. Dan pihaknya akan terus mendorong pemerintah agar menyelesaikan permasalahan ini pada periode pemerintahan Jokowi mendatang.
"Jadi kami mengingatkan presiden di periode ini agar kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan. Agar ucapan tidak ada beban itu bisa bermakna," kata Choirul.
Ia kemudian berharap agar pemerintah mampu menjadikan laporan tahunan Komnas HAM sebagai acuan bagi Jokowi untuk program kerja terkait HAM.
Choirul menambahkan, dengan melihat informasi mengenai kondisi dan dinamika HAM yang terjadi pada tahun atau periode sebelumnya, diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi Presiden dalam memilih calon-calon menteri di kabinet kerja barunya.
"Semoga pemerintah mampu memikul tanggung jawabnya terhadap penyelesaian kasus HAM ke depannya," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Presiden berjanji kemarin di sebuah forum pidato publik, mengatakan bahwa beliau tidak ada beban," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam pada konferensi pers peluncuran Laporan Tahunan 2018 di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
"Ketika beliau mengatakan tidak ada beban, kami teringat pertemuan kami pada bulan Juni 2018, Komnas HAM dengan presiden," lanjutnya.
Menurutnya, hingga saat ini kasus-kasus pelanggaran HAM masih menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi-JK. Dan pihaknya akan terus mendorong pemerintah agar menyelesaikan permasalahan ini pada periode pemerintahan Jokowi mendatang.
"Jadi kami mengingatkan presiden di periode ini agar kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan. Agar ucapan tidak ada beban itu bisa bermakna," kata Choirul.
Ia kemudian berharap agar pemerintah mampu menjadikan laporan tahunan Komnas HAM sebagai acuan bagi Jokowi untuk program kerja terkait HAM.
Choirul menambahkan, dengan melihat informasi mengenai kondisi dan dinamika HAM yang terjadi pada tahun atau periode sebelumnya, diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi Presiden dalam memilih calon-calon menteri di kabinet kerja barunya.
"Semoga pemerintah mampu memikul tanggung jawabnya terhadap penyelesaian kasus HAM ke depannya," tutupnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019