Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai rencana pemangkasan eselon III dan IV oleh Presiden Joko Widodo dapat berdampak pada perlambatan birokrasi di pemerintahan jika direalisasikan.
"Ini akan memperlambat birokrasi sebab pemangkasan itu butuh waktu yang lama," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurutnya, banyak hal yang perlu dilakukan dalam wacana pemangkasan eselon III dan IV, termasuk pula yang mendesak ialah bentuk usulan dari Presiden itu sendiri.
"Sekarang ini baru sebatas pernyataan, usulannya belum terlihat," kata dia.
Padahal, kata dia, daripada melakukan pemangkasan para pejabat eselon III dan IV, sebaiknya presiden membenahi birokrasinya terlebih dahulu.
Hal itu dapat dilakukan dengan pengoptimalan fungsi birokrasi yang ada serta memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.
"Sekarang sudah ada sistem online, pejabat dalam birokrasi tidak harus bertatap muka, itu saja manfaatkan dulu," ujar dia.
Ia melihat benang merah yang menjadi sorotan presiden ialah persoalan birokrasi. Oleh karena itu, pemangkasan eselon disarankan tidak perlu dilakukan.
"Jadi intinya birokrasinya saja diberesin, kalau beresin eselon bisa, hanya saja lama dan buang waktu," katanya.
Sebelumnya, rencana perampingan birokrasi melalui penyederhanaan jabatan eselon di kementerian telah disampaikan Presiden Joko Widodo usai dirinya dikukuhkan sebagai presiden periode 2019-2024.
Jokowi menuturkan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Ini akan memperlambat birokrasi sebab pemangkasan itu butuh waktu yang lama," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurutnya, banyak hal yang perlu dilakukan dalam wacana pemangkasan eselon III dan IV, termasuk pula yang mendesak ialah bentuk usulan dari Presiden itu sendiri.
"Sekarang ini baru sebatas pernyataan, usulannya belum terlihat," kata dia.
Padahal, kata dia, daripada melakukan pemangkasan para pejabat eselon III dan IV, sebaiknya presiden membenahi birokrasinya terlebih dahulu.
Hal itu dapat dilakukan dengan pengoptimalan fungsi birokrasi yang ada serta memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.
"Sekarang sudah ada sistem online, pejabat dalam birokrasi tidak harus bertatap muka, itu saja manfaatkan dulu," ujar dia.
Ia melihat benang merah yang menjadi sorotan presiden ialah persoalan birokrasi. Oleh karena itu, pemangkasan eselon disarankan tidak perlu dilakukan.
"Jadi intinya birokrasinya saja diberesin, kalau beresin eselon bisa, hanya saja lama dan buang waktu," katanya.
Sebelumnya, rencana perampingan birokrasi melalui penyederhanaan jabatan eselon di kementerian telah disampaikan Presiden Joko Widodo usai dirinya dikukuhkan sebagai presiden periode 2019-2024.
Jokowi menuturkan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019