Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), memberikan penyuluhan kepada petugas penghubung data dan informasi atau penyuluh KB, untuk meningkatkan kualitas laporan kegiatannya.
"Penyuluh harus memiliki integritas kuat, tanggung jawab publik dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja, dan sebagai jabatan publik yang memiliki kompetensi teknis, kompetensi leadership, dan kompetensi etika, kata Inspektur Utama BKKBN, Agus Sukiswo, di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menghindari agar petugas penghubung data dan informasi atau sering disebut penyuluh Keluarga Berencana (KB), tidak ada yang memberikan laporan fiktif. Oleh karena itu, harus terus dibekali berbagai hal terkait tugas dan fungsinya.
"Jangan sampai saya menerima laporan tentang laporan fiktif, karena sudah kita temukan. Dan jangan sampai ada pungutan liar KB, tanda tangan Bidan dipalsukan, termasuk di Babel ini," ujarnya.
Agus berharap sesama penyuluh KB bisa melaporkan kejadian seperti itu ke pihak BKKBN, jika ada hal-hal yang mencurigakan dan penyuluh KB harus bisa menjadi koordinator yang kreatif, inovatif dan komunikatif.
"Meskipun di Babel belum ada laporan demikian, kita berharap tidak sampai terjadi, dengan peningkatan kapasitas ini, ia berharap dapat membina mental para penyuluh," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Etna Estelita mengatakan, kinerja administrasi dan penyuluh di Babel sudah cukup baik, bahkan pada tahun 2017 BKKBN sudah menyandang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait kinerja administrasi keuangan, program dan pembangunan zona integritas.
Untuk wilayah penugasan survey pendahuluan (WPSP) tahun 2019 sebesar 3,7 persen dan ditahun sebelumnya 2,2 persen, atau naik 15 poin.
Ia menambahkan, dari provinsi yang ada, nilai SAKIP BKKBN Babel adalah B atau lebih baik dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai C. Dari 8 provinsi di Indonesia, Provinsi Babel disusulkan menjadi daerah efektivitas wilayah bebas korupsi.
Tahun 2019 ini BKKBN Babel kembali meraih WTP dan akan berusaha lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, BKKBN rutin menggelar berbagai pembinaan dan pembekalan kepada para petugas penyuluh, dan administrasi serta lainnya.
"Babel salah satu daerah yang termasuk dalam institusi perwakilan BKKBN yang dinobatkan predikatnya menjadi zona integritas wilayah bebas korupsi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Penyuluh harus memiliki integritas kuat, tanggung jawab publik dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja, dan sebagai jabatan publik yang memiliki kompetensi teknis, kompetensi leadership, dan kompetensi etika, kata Inspektur Utama BKKBN, Agus Sukiswo, di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menghindari agar petugas penghubung data dan informasi atau sering disebut penyuluh Keluarga Berencana (KB), tidak ada yang memberikan laporan fiktif. Oleh karena itu, harus terus dibekali berbagai hal terkait tugas dan fungsinya.
"Jangan sampai saya menerima laporan tentang laporan fiktif, karena sudah kita temukan. Dan jangan sampai ada pungutan liar KB, tanda tangan Bidan dipalsukan, termasuk di Babel ini," ujarnya.
Agus berharap sesama penyuluh KB bisa melaporkan kejadian seperti itu ke pihak BKKBN, jika ada hal-hal yang mencurigakan dan penyuluh KB harus bisa menjadi koordinator yang kreatif, inovatif dan komunikatif.
"Meskipun di Babel belum ada laporan demikian, kita berharap tidak sampai terjadi, dengan peningkatan kapasitas ini, ia berharap dapat membina mental para penyuluh," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Etna Estelita mengatakan, kinerja administrasi dan penyuluh di Babel sudah cukup baik, bahkan pada tahun 2017 BKKBN sudah menyandang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait kinerja administrasi keuangan, program dan pembangunan zona integritas.
Untuk wilayah penugasan survey pendahuluan (WPSP) tahun 2019 sebesar 3,7 persen dan ditahun sebelumnya 2,2 persen, atau naik 15 poin.
Ia menambahkan, dari provinsi yang ada, nilai SAKIP BKKBN Babel adalah B atau lebih baik dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai C. Dari 8 provinsi di Indonesia, Provinsi Babel disusulkan menjadi daerah efektivitas wilayah bebas korupsi.
Tahun 2019 ini BKKBN Babel kembali meraih WTP dan akan berusaha lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, BKKBN rutin menggelar berbagai pembinaan dan pembekalan kepada para petugas penyuluh, dan administrasi serta lainnya.
"Babel salah satu daerah yang termasuk dalam institusi perwakilan BKKBN yang dinobatkan predikatnya menjadi zona integritas wilayah bebas korupsi," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019