Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Erwin Asmadi mengatakan munculnya masalah puskesmas Simpang Rimba dan Pustu Keposang harus menjadi perhatian pemkab, untuk itu kinerja Kepala Dinas Kesehatan harus dievaluasi.
" Jika Program Kesehatan tidak berjalan Pemkab harus mengevaluasi kinerja kadis kesehatan, karena masih ada pustu tidak berjalan seperti di Desa Keposang dan permasalahan di Puskemas Simpang Rimba yang belum diselesaikan," kata dia di Toboali, Rabu.
Ia mengatakan jika permasalahan itu disebabkan anggaran silahkan ajukan ke Banggar DPRD Bangka Selatan dan jika keuangan mempuni kenapa tidak pasti akan diakomodir.
"Kalau tidak mampu mengisi tenaga medis, apa yang dibutuhkan dewan siap untuk memfasilitasi, namun program harus berjalan jangan sampai tidak," katanya.
Menurut dia, peran serta Dinkes dan evaluasi terhadap pustu yang sudah dibangun harus benar benar dilakukan, jangan sampai pembangunan sudah dilakukan terbengkalai dan mubazir.
"Tanggung jawab ini sebetulnya bukan tanggung jawab yang dibawah, namun adalah tanggung jawab di Kepala Dinas, karena kebijakan ada di Kadinkes, jika pimpinan mengeluarkan intruksi untuk segera mengisi pustu pasti diisi, namun jika masalah itu anggaran ajukan dan apabila anggaran daerah mempuni kenapa tidak, akan tetapi apakah mereka sudah mengajukan," kata dia.
Ia mengatakan DPRD sudah memanggil Kepala Dinkes melalui Komisi tekait untuk menyelesaikan permasalahan Puskemas Pembantu di Desa Keposang yang terbengkalai sejak dibangun pada tahun 2017 dan tiga masalah di Puskesmas Simpang Rimba yang ditemukan oleh Komisi I DPRD Bangka Selatan saat melakukan peninjauan.
"Kami melalui komisi komisi sudah manggil Kadinkes Basel untuk menyelesaikan permasalahan ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
" Jika Program Kesehatan tidak berjalan Pemkab harus mengevaluasi kinerja kadis kesehatan, karena masih ada pustu tidak berjalan seperti di Desa Keposang dan permasalahan di Puskemas Simpang Rimba yang belum diselesaikan," kata dia di Toboali, Rabu.
Ia mengatakan jika permasalahan itu disebabkan anggaran silahkan ajukan ke Banggar DPRD Bangka Selatan dan jika keuangan mempuni kenapa tidak pasti akan diakomodir.
"Kalau tidak mampu mengisi tenaga medis, apa yang dibutuhkan dewan siap untuk memfasilitasi, namun program harus berjalan jangan sampai tidak," katanya.
Menurut dia, peran serta Dinkes dan evaluasi terhadap pustu yang sudah dibangun harus benar benar dilakukan, jangan sampai pembangunan sudah dilakukan terbengkalai dan mubazir.
"Tanggung jawab ini sebetulnya bukan tanggung jawab yang dibawah, namun adalah tanggung jawab di Kepala Dinas, karena kebijakan ada di Kadinkes, jika pimpinan mengeluarkan intruksi untuk segera mengisi pustu pasti diisi, namun jika masalah itu anggaran ajukan dan apabila anggaran daerah mempuni kenapa tidak, akan tetapi apakah mereka sudah mengajukan," kata dia.
Ia mengatakan DPRD sudah memanggil Kepala Dinkes melalui Komisi tekait untuk menyelesaikan permasalahan Puskemas Pembantu di Desa Keposang yang terbengkalai sejak dibangun pada tahun 2017 dan tiga masalah di Puskesmas Simpang Rimba yang ditemukan oleh Komisi I DPRD Bangka Selatan saat melakukan peninjauan.
"Kami melalui komisi komisi sudah manggil Kadinkes Basel untuk menyelesaikan permasalahan ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019