Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada pergerakan massa menuju Jakarta menjelang rencana Reuni 212 pada awal Desember mendatang.
"Sampai hari ini Polri tidak melihat ada pergerakan-pergerakan yang menuju Jakarta, sehubungan dengan acara tersebut," kata Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.
Pihaknya pun mengimbau panitia acara Reuni 212 agar pelaksanaan acara diadakan sesuai aturan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Meski kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dalam pelaksanaannya, kegiatan Reuni 212 tetap harus dibatasi dengan sejumlah aturan.
"Harus tetap menghormati hak-hak orang lain, mengikuti aturan norma yang diakui secara umum, menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban umum, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
Adanya batasan-batasan tersebut agar pelaksanaan acara tidak melanggar hak-hak orang lain.
"Dalam rangka menjaga hak asasi manusia secara keseluruhan, baik yang akan menyampaikan pendapat di muka umum dan masyarakat yang tidak dalam agenda tersebut," katanya.
Polri masih memproses surat pemberitahuan kegiatan Reuni 212 yang rencananya akan diadakan pada 2 Desember mendatang.
Karopenmas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan bahwa surat pemberitahuan panitia acara yang ditujukan kepada Mabes Polri sudah diterima.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Sampai hari ini Polri tidak melihat ada pergerakan-pergerakan yang menuju Jakarta, sehubungan dengan acara tersebut," kata Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.
Pihaknya pun mengimbau panitia acara Reuni 212 agar pelaksanaan acara diadakan sesuai aturan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Meski kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dalam pelaksanaannya, kegiatan Reuni 212 tetap harus dibatasi dengan sejumlah aturan.
"Harus tetap menghormati hak-hak orang lain, mengikuti aturan norma yang diakui secara umum, menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban umum, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
Adanya batasan-batasan tersebut agar pelaksanaan acara tidak melanggar hak-hak orang lain.
"Dalam rangka menjaga hak asasi manusia secara keseluruhan, baik yang akan menyampaikan pendapat di muka umum dan masyarakat yang tidak dalam agenda tersebut," katanya.
Polri masih memproses surat pemberitahuan kegiatan Reuni 212 yang rencananya akan diadakan pada 2 Desember mendatang.
Karopenmas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan bahwa surat pemberitahuan panitia acara yang ditujukan kepada Mabes Polri sudah diterima.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019