Pangkalpinang (Antara Babel) - Gerakan Pemuda dan Masyarakat Damai (GPMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar aksi damai di depan kantor gubernur untuk menuntut pemerintah provinsi bergerak satu menolak masuknya Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) di daerah serumpun sebalai itu.
"GPMD menolak gerakan yang serupa dengan Isis bahkan menolak setiap paham dan gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama," ujar Amir koordinasi lapangan (Korlap) GPMD di Pangkalpinang, Rabu.
Dalam orasinya, para demonstrans yang berjumlahkan 50 orang tersebut juga menyerukan sila pancasila serta meminta Gubernur Babel untuk menemui dan menanggapi tuntutan mereka.
"ISIS bukan sebatas aliansi islam radikal namun lebih pada pendustaan terhadap Al qur'an dan ajaran nabi Muhammad sehingga GPMD menuntut pemerintah untuk menangkap dan membaikot sempalan ISIS di Babel," ujarnya.
Menurutnya, pemprov perlu membuat program kerja yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama.
"GPMD tidak akan berhenti menyuarakan penolakan ISIS untuk mempertahankan persatuan bangsa terutama di daerah Babel yang cinta akan damai dan sangat menghargai perbedaan," ujarnya.
Setelah sekitar satu jam berorasi di depan kantor, para demonstran diizinkan masuk keruang rapat gubernur guna melakukan diskusi namun sebanyak 10 orang saja dan sebagian demonstran lainnya menunggu diluar.
"Pemprov sepakat dengan apa yang dituntut oleh para pendemonstran bahkan jauh sebelumnya pemerintah sudah melakukan gerakan penolakan isis dengan cara berkoordinasi dengan aparat dan SKPD yang berkaitan untuk mencegah dan menutup akses ISIS ke Babel," ujar Gubernur Babel, Rustam Effendi di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, cara penolakan ISIS ke Babel yang dilakukan pemerintah berbeda format dan konteksnya sebab harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Pemprov akan membuat surat edaran kepada forum agama terutama islam untuk menyampaikan hal tersebut pada majelis atau masjid, begitu juga dengan lembaga agama lain dengan cara masing-masing supaya masyarakat bisa memantau gerakan radikal bersama," jelasnya.
Rustam juga menyampaikan, untuk tidak mentolelir hal demikian pemerintah punya kajian tersendiri untuk menindak tegas adanya gerakan radikal.
"Gerakan radikal seperti ISIS sangat merugikan suatu negara dan daerah sebab berefek pada perekonomian karena dapat mengurung niat para investor untuk berinvestasi akibat takut dengan gerakan yang mengancam umat manusia," ujarnya.
Ia mengimbau, agar semua komponen masyarakat tetap menjaga satu kesatuan antar umat beragama sehingga budaya kerukunan di Babel terus terjaga.
Usai diskusi, Gubernur menandatangani deklarasi pernyataan sikap dari GPMD.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"GPMD menolak gerakan yang serupa dengan Isis bahkan menolak setiap paham dan gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama," ujar Amir koordinasi lapangan (Korlap) GPMD di Pangkalpinang, Rabu.
Dalam orasinya, para demonstrans yang berjumlahkan 50 orang tersebut juga menyerukan sila pancasila serta meminta Gubernur Babel untuk menemui dan menanggapi tuntutan mereka.
"ISIS bukan sebatas aliansi islam radikal namun lebih pada pendustaan terhadap Al qur'an dan ajaran nabi Muhammad sehingga GPMD menuntut pemerintah untuk menangkap dan membaikot sempalan ISIS di Babel," ujarnya.
Menurutnya, pemprov perlu membuat program kerja yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama.
"GPMD tidak akan berhenti menyuarakan penolakan ISIS untuk mempertahankan persatuan bangsa terutama di daerah Babel yang cinta akan damai dan sangat menghargai perbedaan," ujarnya.
Setelah sekitar satu jam berorasi di depan kantor, para demonstran diizinkan masuk keruang rapat gubernur guna melakukan diskusi namun sebanyak 10 orang saja dan sebagian demonstran lainnya menunggu diluar.
"Pemprov sepakat dengan apa yang dituntut oleh para pendemonstran bahkan jauh sebelumnya pemerintah sudah melakukan gerakan penolakan isis dengan cara berkoordinasi dengan aparat dan SKPD yang berkaitan untuk mencegah dan menutup akses ISIS ke Babel," ujar Gubernur Babel, Rustam Effendi di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, cara penolakan ISIS ke Babel yang dilakukan pemerintah berbeda format dan konteksnya sebab harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Pemprov akan membuat surat edaran kepada forum agama terutama islam untuk menyampaikan hal tersebut pada majelis atau masjid, begitu juga dengan lembaga agama lain dengan cara masing-masing supaya masyarakat bisa memantau gerakan radikal bersama," jelasnya.
Rustam juga menyampaikan, untuk tidak mentolelir hal demikian pemerintah punya kajian tersendiri untuk menindak tegas adanya gerakan radikal.
"Gerakan radikal seperti ISIS sangat merugikan suatu negara dan daerah sebab berefek pada perekonomian karena dapat mengurung niat para investor untuk berinvestasi akibat takut dengan gerakan yang mengancam umat manusia," ujarnya.
Ia mengimbau, agar semua komponen masyarakat tetap menjaga satu kesatuan antar umat beragama sehingga budaya kerukunan di Babel terus terjaga.
Usai diskusi, Gubernur menandatangani deklarasi pernyataan sikap dari GPMD.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014