Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Diskominfo kabupaten dan kota di hari kedua agenda Rakor Gubernur tahun 2020 di Kabupaten Bangka Selatan yang membahas isu kebijakan penambahan jaringan komunikasi data ke desa–desa mengusulkan penambahan anggaran minimal 2 persen dari total APBD provinsi, kabupaten, dan kota yang tertuang dalam lima kesepakatan awal dalam rapat desk 1 di Command Centre Diskominfo Kabupaten Bangka Selatan.
Minimnya bandwidth/signal data internet daerah blankspot di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat di 64 titik seperti yang dipaparkan oleh Sudarman.
Untuk meningkatkan signal data internet di 64 titik tersebut diperlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai pada Dinas Kominfo provinsi, kabupaten, dan kota.
"Dinas Kominfo di era digital menghadapi tantangan tugas yang semakin berat, tidak hanya menyampaikan informasi kehumasan kepada masyarakat tapi juga pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Statistik Satu Data Indonesia, keamanan jaringan/siber, persandian, dan PPID," ujarnya.
Sejumlah kesepakatan awal tersebut adalah, menyediakan anggaran yang membidangi Kominfo sebesar minimal 2 persen dari total APBD provinsi, kabupaten, dan kota, meningkatkan signal data internet di daerah blankspot untuk memenuhi layanan data rumah sakit, pendidikan, pariwisata dan Bumdes.
Selain itu membangun aplikasi bersama antara provinsi, kabupaten, dan kota, membentuk tim pembangunan aplikasi layanan pemerintah daerah, dan membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Kesepakatan tersebut lahir dari usulan dan kendala – kendala yang disampaikan oleh masing - masing Diskominfo Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman, di hari pertama rakor.
Selanjutnya, kesepakatan awal tersebut dipaparkan dalam Rapat Pleno Perangkat Daerah dengan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dirumuskan oleh tim perumus dari Kominfo, Bappeda, dan Biro Pemerintahan Setda sebelum dibawa ke rapat pimpinan untuk penajaman komitmen antara provinsi, kabupaten, dan kota maupun detil anggaran dan pelaksanaannya.
Turut hadir mendampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat teknis tersebut, Sekretaris Dinas, Syam Ahmad Zamahsyari, Kabid E-Government, Rusdi, Kabid Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian, Zaiyuni dan sejumlah kasubbag dan staf.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
Minimnya bandwidth/signal data internet daerah blankspot di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat di 64 titik seperti yang dipaparkan oleh Sudarman.
Untuk meningkatkan signal data internet di 64 titik tersebut diperlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai pada Dinas Kominfo provinsi, kabupaten, dan kota.
"Dinas Kominfo di era digital menghadapi tantangan tugas yang semakin berat, tidak hanya menyampaikan informasi kehumasan kepada masyarakat tapi juga pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Statistik Satu Data Indonesia, keamanan jaringan/siber, persandian, dan PPID," ujarnya.
Sejumlah kesepakatan awal tersebut adalah, menyediakan anggaran yang membidangi Kominfo sebesar minimal 2 persen dari total APBD provinsi, kabupaten, dan kota, meningkatkan signal data internet di daerah blankspot untuk memenuhi layanan data rumah sakit, pendidikan, pariwisata dan Bumdes.
Selain itu membangun aplikasi bersama antara provinsi, kabupaten, dan kota, membentuk tim pembangunan aplikasi layanan pemerintah daerah, dan membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Kesepakatan tersebut lahir dari usulan dan kendala – kendala yang disampaikan oleh masing - masing Diskominfo Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman, di hari pertama rakor.
Selanjutnya, kesepakatan awal tersebut dipaparkan dalam Rapat Pleno Perangkat Daerah dengan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dirumuskan oleh tim perumus dari Kominfo, Bappeda, dan Biro Pemerintahan Setda sebelum dibawa ke rapat pimpinan untuk penajaman komitmen antara provinsi, kabupaten, dan kota maupun detil anggaran dan pelaksanaannya.
Turut hadir mendampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat teknis tersebut, Sekretaris Dinas, Syam Ahmad Zamahsyari, Kabid E-Government, Rusdi, Kabid Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian, Zaiyuni dan sejumlah kasubbag dan staf.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020