Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan penambahan anggaran minimal dua persen dari total APBD provinsi, guna meningkatkan jaringan komunikasi data di desa terpelosok dan pulau kecil.
"Saat ini masih terdapat 64 titik yang minim signal data internet di daerah blankspot," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel, Sudarman saat kegiatan Rakor bersama Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Babel di Toboali, Kamis.
Ia mengatakan, rakor tersebut membahas isu kebijakan penambahan jaringan komunikasi data ke desa-desa dengan mengusulkan penambahan anggaran minimal dua persen dari total APBD provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana tertuang dalam lima kesepakatan awal dalam rapat dDesk 1 di Command Centre Diskominfo Kabupaten Bangka Selatan pada Rabu (22/01).
Lima kesepakatan pada rakor awal diantaranya menyediakan anggaran yang membidangi Kominfo sebesar minimal dua persen dari total APBD provinsi, kabupaten, dan kota.
Kemudian, meningkatkan signal data internet di daerah blankspot untuk memenuhi layanan data rumah sakit, pendidikan, pariwisata dan Bumdes.
Selanjutnya, membangun aplikasi bersama antara provinsi, kabupaten, dan kota. Membentuk tim pembangunan aplikasi layanan pemerintah daerah, dan kesepakatan terakhir membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
"Untuk meningkatkan signal data internet di 64 titik tersebut diperlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai pada Dinas Kominfo provinsi, kabupaten, dan kota," ujarnya.
Menurut dia, Diskominfo di era digital menghadapi tantangan tugas yang semakin berat, tidak hanya menyampaikan informasi kehumasan kepada masyarakat tetapi juga pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Statistik Satu Data Indonesia, keamanan jaringan atau siber, persandian, dan PPID.
"Kesepakatan ini lahir dari usulan dan kendala-kendala yang disampaikan oleh masing-masing Diskominfo se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat koordinasi awal tahun ini," katanya.
Ia menambahkan, kesepakatan awal tersebut dipaparkan dalam Rapat Pleno Perangkat Daerah dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dirumuskan oleh tim perumus dari Kominfo, Bappeda, dan Biro Pemerintahan Setda sebelum dibawa ke rapat pimpinan untuk penajaman komitmen antara provinsi, kabupaten, dan kota maupun detil anggaran dan pelaksanaannya.
"Mudah-mudahan penambahan anggaran ini disetujui, sehingga tidak ada lagi daerah blakspot di negeri serumpun sebalai ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Saat ini masih terdapat 64 titik yang minim signal data internet di daerah blankspot," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel, Sudarman saat kegiatan Rakor bersama Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Babel di Toboali, Kamis.
Ia mengatakan, rakor tersebut membahas isu kebijakan penambahan jaringan komunikasi data ke desa-desa dengan mengusulkan penambahan anggaran minimal dua persen dari total APBD provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana tertuang dalam lima kesepakatan awal dalam rapat dDesk 1 di Command Centre Diskominfo Kabupaten Bangka Selatan pada Rabu (22/01).
Lima kesepakatan pada rakor awal diantaranya menyediakan anggaran yang membidangi Kominfo sebesar minimal dua persen dari total APBD provinsi, kabupaten, dan kota.
Kemudian, meningkatkan signal data internet di daerah blankspot untuk memenuhi layanan data rumah sakit, pendidikan, pariwisata dan Bumdes.
Selanjutnya, membangun aplikasi bersama antara provinsi, kabupaten, dan kota. Membentuk tim pembangunan aplikasi layanan pemerintah daerah, dan kesepakatan terakhir membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
"Untuk meningkatkan signal data internet di 64 titik tersebut diperlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai pada Dinas Kominfo provinsi, kabupaten, dan kota," ujarnya.
Menurut dia, Diskominfo di era digital menghadapi tantangan tugas yang semakin berat, tidak hanya menyampaikan informasi kehumasan kepada masyarakat tetapi juga pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Statistik Satu Data Indonesia, keamanan jaringan atau siber, persandian, dan PPID.
"Kesepakatan ini lahir dari usulan dan kendala-kendala yang disampaikan oleh masing-masing Diskominfo se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat koordinasi awal tahun ini," katanya.
Ia menambahkan, kesepakatan awal tersebut dipaparkan dalam Rapat Pleno Perangkat Daerah dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dirumuskan oleh tim perumus dari Kominfo, Bappeda, dan Biro Pemerintahan Setda sebelum dibawa ke rapat pimpinan untuk penajaman komitmen antara provinsi, kabupaten, dan kota maupun detil anggaran dan pelaksanaannya.
"Mudah-mudahan penambahan anggaran ini disetujui, sehingga tidak ada lagi daerah blakspot di negeri serumpun sebalai ini," katanya.
Editor : Irwan Arfa
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020