Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyediakan dana hibah Rp1 miliar guna penanganan bencana alam dan peruntukan lainnya pada 2020.
"Dana hibah sebanyak Rp1 miliar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020," kata Bupati Bangka Mulkan di Sungailiat, Rabu.
Pemanfaatan dana tersebut, kata bupati, sebagian untuk membantu masyarakat korban bencana alam dan pembiayaan lainnya yang disalurkan, baik berupa barang maupun uang.
"Pengalokasian dana hibah bersumber dari APBD guna mempercepat penanganan masalah sosial di masyarakat, selain pos anggaran lainnya yang disah," kata bupati.
Bupati mengatakan, dialokasikannnya dana hibah itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial masyarakat yang tepat, cepat dan terarah.
Khusus pencegahan dan penanganan kebencanaan, kata dia, pihaknya telah membentuk sebuah institusi formal, dimana pelaksanaan teknis di lapangan mengedepankan pola koordinasi dan terpadu melibatkan sejumlah lembaga terkait.
"Pola koordinasi dan terpadu ini dilakukan berjenjang mulai dari pemerintah tingkat desa sampai kabupaten dengan harapan penanganan sosial dapat cepat diselesaikan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Dana hibah sebanyak Rp1 miliar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020," kata Bupati Bangka Mulkan di Sungailiat, Rabu.
Pemanfaatan dana tersebut, kata bupati, sebagian untuk membantu masyarakat korban bencana alam dan pembiayaan lainnya yang disalurkan, baik berupa barang maupun uang.
"Pengalokasian dana hibah bersumber dari APBD guna mempercepat penanganan masalah sosial di masyarakat, selain pos anggaran lainnya yang disah," kata bupati.
Bupati mengatakan, dialokasikannnya dana hibah itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial masyarakat yang tepat, cepat dan terarah.
Khusus pencegahan dan penanganan kebencanaan, kata dia, pihaknya telah membentuk sebuah institusi formal, dimana pelaksanaan teknis di lapangan mengedepankan pola koordinasi dan terpadu melibatkan sejumlah lembaga terkait.
"Pola koordinasi dan terpadu ini dilakukan berjenjang mulai dari pemerintah tingkat desa sampai kabupaten dengan harapan penanganan sosial dapat cepat diselesaikan," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020