Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, guna mensinergikan program kerja berbasis teknologi informasi.
"Kita berharap rakor teknis ini dapat menyinergikan program kerja dengan Diskominfo kabupaten/kota se-Bangka Belitung," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel, Sudarman di Toboali, Jumat.
Ia mengatakan Diskominfo saat ini ditugaskan untuk mempersiapkan jalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SP4N Lapor, Sertifikasi Elektronik dan juga pemerintah pusat menunjuk Diskominfo sebagai Government Public Relations (GPR), sebagai juru bicara pemerintah daerah.
"Kegiatan rakor ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan Diskominfo kabupaten/kota. Misalnya, di bidang penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, ada aplikasi yang dibangun bisa digunakan secara bersama dengan kabupaten/kota, jadi lebih efisien," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Babel fokus tingkatkan infrastruktur jaringan komunikasi
Menurut dia saat ini sudah ada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan dirinya berharap aplikasi ini dapat digunakan di Bangka Belitung.
"SAKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat nilai BB dan diharapkan nilai rapor SAKIP tahun ini bisa ditingkatkan menjadi A. Selain itu, reformasi birokrasi juga masih kurang bagus, di rapat ini akan kita bahas dan sinergi kita diarahkan ke tujuan yang sama dan menyamakan frekuensi," katanya.
Oleh karena itu, dibutuhkan supporting OPD lain termasuk Bappeda untuk memahami fungsi dan tugas Diskominfo termasuk di bidang statistik, kita ditugaskan pemerintah sebagai wali data sektoral, jadi data yang ada sekarang banyak yang tidak sama karena masing-masing menciptakan data sendiri.
Baca juga: Pemprov dukung IJTI Babel gelar uji kompetensi
"Dengan adanya wali data, diharapkan ke depannya tidak ada lagi data yang berbeda, hanya satu data. Mulai dari tingkat desa hingga ke pusat sehingga tingkat akurasi dan validasi reliable data dipercaya, agar kita membangun daerah dengan perencanaan data yang valid dan reliable lebih mengena pada target sasaran," katanya.
Ia menambahkan saat ini banyak sekali cyber hoax dan Diskominfo dipercaya oleh pemerintah pusat melalui Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengelola persandian dan siber.
"Saat ini kita masih kekurangan pendanaan juga kurang SDM, untuk melaksanakan ini, saat ini tak bisa dipungkiri berita hoax itu sangat banyak, bisa mencapai ribuan berita hoax, kita cegah melalui siber ini," katanya.
Baca juga: Relawan TIK Diskominfo Babel latih pelajar gunakan IT
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Kita berharap rakor teknis ini dapat menyinergikan program kerja dengan Diskominfo kabupaten/kota se-Bangka Belitung," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel, Sudarman di Toboali, Jumat.
Ia mengatakan Diskominfo saat ini ditugaskan untuk mempersiapkan jalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SP4N Lapor, Sertifikasi Elektronik dan juga pemerintah pusat menunjuk Diskominfo sebagai Government Public Relations (GPR), sebagai juru bicara pemerintah daerah.
"Kegiatan rakor ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan Diskominfo kabupaten/kota. Misalnya, di bidang penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, ada aplikasi yang dibangun bisa digunakan secara bersama dengan kabupaten/kota, jadi lebih efisien," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Babel fokus tingkatkan infrastruktur jaringan komunikasi
Menurut dia saat ini sudah ada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan dirinya berharap aplikasi ini dapat digunakan di Bangka Belitung.
"SAKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat nilai BB dan diharapkan nilai rapor SAKIP tahun ini bisa ditingkatkan menjadi A. Selain itu, reformasi birokrasi juga masih kurang bagus, di rapat ini akan kita bahas dan sinergi kita diarahkan ke tujuan yang sama dan menyamakan frekuensi," katanya.
Oleh karena itu, dibutuhkan supporting OPD lain termasuk Bappeda untuk memahami fungsi dan tugas Diskominfo termasuk di bidang statistik, kita ditugaskan pemerintah sebagai wali data sektoral, jadi data yang ada sekarang banyak yang tidak sama karena masing-masing menciptakan data sendiri.
Baca juga: Pemprov dukung IJTI Babel gelar uji kompetensi
"Dengan adanya wali data, diharapkan ke depannya tidak ada lagi data yang berbeda, hanya satu data. Mulai dari tingkat desa hingga ke pusat sehingga tingkat akurasi dan validasi reliable data dipercaya, agar kita membangun daerah dengan perencanaan data yang valid dan reliable lebih mengena pada target sasaran," katanya.
Ia menambahkan saat ini banyak sekali cyber hoax dan Diskominfo dipercaya oleh pemerintah pusat melalui Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengelola persandian dan siber.
"Saat ini kita masih kekurangan pendanaan juga kurang SDM, untuk melaksanakan ini, saat ini tak bisa dipungkiri berita hoax itu sangat banyak, bisa mencapai ribuan berita hoax, kita cegah melalui siber ini," katanya.
Baca juga: Relawan TIK Diskominfo Babel latih pelajar gunakan IT
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020