Sungailiat (Antara Babel) - Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Parulian Napitupulu mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah itu perlu dilakukan tes urine untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penggunaan narkoba.
"Saya rasa perlu dilakukan tes urine kepada seluruh PNS maupun tenaga honorer untuk mengetahui penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintah daerah," katanya di Sungailiat, Rabu.
Selain untuk mengetahui hal itu kata dia, cara ini pula merupakan upaya antisipasi penyalahgunaan obat terlarang di lingkungan pegawai pemerintahan.
"Pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) seharus memiliki program pembinaan secara berkelanjutan dalam antisipasi penggunaan obat terlarang baik untuk masyarakat maupun seluruh pegawai pemerintah daerah," katanya.
Kalau persoalan anggaran yang selama ini dianggap menjadi kendala kata dia, pihaknya menyarankan BNK mengusulkan anggaran seseuai program yang direncanakan, dan melalui badan anggaran akan mempertimbangkan usulannya itu.
"Usulkan saja kebutuhan anggaran yang dipergunakan, selama usulannya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak tentu akan kami pertimbangkan," ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan bahaya narkoba membutuhkan penanganan serius dan terpadu dengan melibatkan banyak komponen masyarakat.
"Kita ketahui ancaman bahaya narkoba semakin hari semakin mengkhawatirkan, tidak hanya mengancam generasi muda namun semua elemen bisa terkena penyalahgunaan narkoba," katanya.
Menurutnya, pihak kepolisian tidak henti-hentinya melakukan upaya pencegahan bahaya narkoba dan ini tentunya harus mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah dan masyarakat.
"Saya sependapat siapapun yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba mendapat sanksi hukuman yang sesuai," kata Parulian.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Saya rasa perlu dilakukan tes urine kepada seluruh PNS maupun tenaga honorer untuk mengetahui penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintah daerah," katanya di Sungailiat, Rabu.
Selain untuk mengetahui hal itu kata dia, cara ini pula merupakan upaya antisipasi penyalahgunaan obat terlarang di lingkungan pegawai pemerintahan.
"Pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) seharus memiliki program pembinaan secara berkelanjutan dalam antisipasi penggunaan obat terlarang baik untuk masyarakat maupun seluruh pegawai pemerintah daerah," katanya.
Kalau persoalan anggaran yang selama ini dianggap menjadi kendala kata dia, pihaknya menyarankan BNK mengusulkan anggaran seseuai program yang direncanakan, dan melalui badan anggaran akan mempertimbangkan usulannya itu.
"Usulkan saja kebutuhan anggaran yang dipergunakan, selama usulannya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak tentu akan kami pertimbangkan," ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan bahaya narkoba membutuhkan penanganan serius dan terpadu dengan melibatkan banyak komponen masyarakat.
"Kita ketahui ancaman bahaya narkoba semakin hari semakin mengkhawatirkan, tidak hanya mengancam generasi muda namun semua elemen bisa terkena penyalahgunaan narkoba," katanya.
Menurutnya, pihak kepolisian tidak henti-hentinya melakukan upaya pencegahan bahaya narkoba dan ini tentunya harus mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah dan masyarakat.
"Saya sependapat siapapun yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba mendapat sanksi hukuman yang sesuai," kata Parulian.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014