Sungailiat (Antara Babel) - Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmizi Saat mengatakan, peranan Pertahanan Sipil (Hansip) perlu dipertahankan dalam mendukung kerja pemerintah daerah.
"Saya merasakan peranan Hansip yang sekarang diubahnya namanya menjadi Perlindungan Masyarakat (Linmas) masih sangat dibutuhkan membantu pemerintah daerah terutama dalam kegiatan penting seperti, pilkada sampai pemilihan Kades," katanya di Sungailiat, Senin.
Hal itu disampaikan menyikapi pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat (Wankamra) Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata.
Ia mengatakan, tidak semua daerah di Indonesia dapat menghilangkan organisasi tersebut karena pertimbangan kepentingan umum.
"Untuk daerah tertentu yang memiliki personel Satpol PP mencukupi barangkali dapat membubarkan Hansip atau Linmas, namun seperti Kabupaten Bangka untuk hal itu sampai sekarang belum dapat dibubarkan karena pertimbangan umum," kata bupati.
Bahkan kata bupati, kerja Hansip atau Linmas lebih kepada kegiatan swadaya karena honor yang diterima personel Hansip bersumber dari anggaran pemerintah desa.
"Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tidak bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Kami tetap akan gunakan Hansip atau Linmas di Kabupaten Bangka," ujarnya.
Menurutnya, peran kerja Hansip justru berhadapan langsung dengan masyarakat setempat dimana secara psikologis sudah terjalin komunikasi sosial antara masyarakat dan Hansip atau Linmas.
"Jumlah Hansip di Kabupaten Bangka sampai dengan sekarang sebanyak 1000 orang lebih yang tersebar di 60 desa," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Saya merasakan peranan Hansip yang sekarang diubahnya namanya menjadi Perlindungan Masyarakat (Linmas) masih sangat dibutuhkan membantu pemerintah daerah terutama dalam kegiatan penting seperti, pilkada sampai pemilihan Kades," katanya di Sungailiat, Senin.
Hal itu disampaikan menyikapi pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat (Wankamra) Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata.
Ia mengatakan, tidak semua daerah di Indonesia dapat menghilangkan organisasi tersebut karena pertimbangan kepentingan umum.
"Untuk daerah tertentu yang memiliki personel Satpol PP mencukupi barangkali dapat membubarkan Hansip atau Linmas, namun seperti Kabupaten Bangka untuk hal itu sampai sekarang belum dapat dibubarkan karena pertimbangan umum," kata bupati.
Bahkan kata bupati, kerja Hansip atau Linmas lebih kepada kegiatan swadaya karena honor yang diterima personel Hansip bersumber dari anggaran pemerintah desa.
"Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tidak bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Kami tetap akan gunakan Hansip atau Linmas di Kabupaten Bangka," ujarnya.
Menurutnya, peran kerja Hansip justru berhadapan langsung dengan masyarakat setempat dimana secara psikologis sudah terjalin komunikasi sosial antara masyarakat dan Hansip atau Linmas.
"Jumlah Hansip di Kabupaten Bangka sampai dengan sekarang sebanyak 1000 orang lebih yang tersebar di 60 desa," katanya.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014