Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah mengajak masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk mulai membiasakan diri agar disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19.
"Kita mengajak masyarakat untuk mulai membiarkan diri menerapkan protokol kesehatan, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19," kata Abdul Fatah, di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan, Raperda tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 di Babel sedang dibahas intensif oleh Pemprov Babel.
Di dalam Raperda tersebut, ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID-19 di Babel, yaitu berupa sanksi persuasif dan denda.
"Agar masyarakatnya taat, maka kita atur Perdanya. Pelanggaran-pelanggaran siapapun dia akan kena sanksi. Kami sudah berdiskusi dengan Gubernur, apabila melanggar protokol kesehatan akan kena sanksi," ujarnya.
Jika sudah dilakukan secara persuasif dan ada denda, cara itu merupakan upaya pembelajaran bagi masyarakat Babel, bahwa masalah ini adalah masalah umum. Oleh karenanya, mari diselesaikan secara bersama - sama masalah COVID-19 ini.
"Mari kita menyelesaikanya secara bersama-sama tidak hanya Pemprov, kabupaten dan kota, akan tetapi bersama-sama masyarakat bergerak untuk menghijaukan zona Babel ke zona hijau," ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat boleh beraktivitas, akan tetapi harus memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, diantaranya memakai masker dan cuci tangan. Jika tidak dibuat aturan dan Babel terus melakukan lockdown, maka ekonomi Babel akan terpuruk.
Tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia juga melakukan hal yang sama, masyarakatnya dan para ahlinya mendiskusikan ini. Karena jika semua di lockdown, dampaknya ekonomi akan mati dan SDM yang unggul akan kekurangan, masyarakat juga kekurangan pangan dan lain sebagainya.
"Sektor pariwisata boleh di buka, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Nanti, kawasan pariwisata dengan sendirinya dapat memetakan ini zona hijau atau zona merah. Oleh karena itu, masing - masing provinsi boleh bersaing, bersaing menghijaukan zona daerahnya, maka akan tumpah wisatawan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Kita mengajak masyarakat untuk mulai membiarkan diri menerapkan protokol kesehatan, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19," kata Abdul Fatah, di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan, Raperda tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 di Babel sedang dibahas intensif oleh Pemprov Babel.
Di dalam Raperda tersebut, ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID-19 di Babel, yaitu berupa sanksi persuasif dan denda.
"Agar masyarakatnya taat, maka kita atur Perdanya. Pelanggaran-pelanggaran siapapun dia akan kena sanksi. Kami sudah berdiskusi dengan Gubernur, apabila melanggar protokol kesehatan akan kena sanksi," ujarnya.
Jika sudah dilakukan secara persuasif dan ada denda, cara itu merupakan upaya pembelajaran bagi masyarakat Babel, bahwa masalah ini adalah masalah umum. Oleh karenanya, mari diselesaikan secara bersama - sama masalah COVID-19 ini.
"Mari kita menyelesaikanya secara bersama-sama tidak hanya Pemprov, kabupaten dan kota, akan tetapi bersama-sama masyarakat bergerak untuk menghijaukan zona Babel ke zona hijau," ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat boleh beraktivitas, akan tetapi harus memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, diantaranya memakai masker dan cuci tangan. Jika tidak dibuat aturan dan Babel terus melakukan lockdown, maka ekonomi Babel akan terpuruk.
Tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia juga melakukan hal yang sama, masyarakatnya dan para ahlinya mendiskusikan ini. Karena jika semua di lockdown, dampaknya ekonomi akan mati dan SDM yang unggul akan kekurangan, masyarakat juga kekurangan pangan dan lain sebagainya.
"Sektor pariwisata boleh di buka, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Nanti, kawasan pariwisata dengan sendirinya dapat memetakan ini zona hijau atau zona merah. Oleh karena itu, masing - masing provinsi boleh bersaing, bersaing menghijaukan zona daerahnya, maka akan tumpah wisatawan," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020