Jakarta (Antara Babel) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) optimistis Indonesia bisa terbebas dari asap pada 2015 asalkan pemerintah serius melakukan penanggulangan dan menindak tegas pelaku-pelaku pembakaran hutan dan lahan.
"Negeri kita bisa terbebas asap di 2015 asalkan pemerintah serius dalam melakukan penindakan dan penanggulangan kebakaran hutan," kata Menejer Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Zenzi Suhadi kepada Antara di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan bebas asap sangat mungkin diwujudkan bila konsentrasi pemerintah tidak lagi soal masker antisipasi asap dan selang air buat melakukan pemadaman kebakaran.
Karena asap dan kebakaran sendiri merupakan dampak. Kapasitas pemerintah seharusnya tidak memosisikan diri sebagai pemadam kebakaran, tetapi harus merumuskan pemulihan penyebabnya.
"Kami harapkan pemerintah melakukan pemulihan dari penyebab terjadinya kebakaran bukan sebagai pelaku pemadam kebakaran," tuturnya.
Dikatakannya, kebakaran berawal dari ujung pena Menteri Kehutanan dan Kepala Daerah, maka pemulihannya juga harus dimulai dari meja dan pena kedua pemimpin intansi tersebut.
Dilain hal, katanya, revisi perizinan mutlak dilakukan oleh pemerintah agar alam bisa segera menemukan keseimbangan.
Selain itu UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memandatkan kewajiban pemberi izin untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.
Dengan adanya pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan kebakaran hutan dan asap di Indonesia tidak lagi terjadi di 2015, demikian Zenzi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Negeri kita bisa terbebas asap di 2015 asalkan pemerintah serius dalam melakukan penindakan dan penanggulangan kebakaran hutan," kata Menejer Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Zenzi Suhadi kepada Antara di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan bebas asap sangat mungkin diwujudkan bila konsentrasi pemerintah tidak lagi soal masker antisipasi asap dan selang air buat melakukan pemadaman kebakaran.
Karena asap dan kebakaran sendiri merupakan dampak. Kapasitas pemerintah seharusnya tidak memosisikan diri sebagai pemadam kebakaran, tetapi harus merumuskan pemulihan penyebabnya.
"Kami harapkan pemerintah melakukan pemulihan dari penyebab terjadinya kebakaran bukan sebagai pelaku pemadam kebakaran," tuturnya.
Dikatakannya, kebakaran berawal dari ujung pena Menteri Kehutanan dan Kepala Daerah, maka pemulihannya juga harus dimulai dari meja dan pena kedua pemimpin intansi tersebut.
Dilain hal, katanya, revisi perizinan mutlak dilakukan oleh pemerintah agar alam bisa segera menemukan keseimbangan.
Selain itu UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memandatkan kewajiban pemberi izin untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.
Dengan adanya pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan kebakaran hutan dan asap di Indonesia tidak lagi terjadi di 2015, demikian Zenzi.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014