Pangkalpinang (ANTARA) - Bea Cukai Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memantau Harga Jual Eceran (HJE) komoditas hasil tembakau di Pulau Pongok Kabupaten Bangka Selatan, guna memastikan kesesuaian penerapan HJE di pulau terpencil itu.
"Pulau ini dipilih karena lokasinya yang terpencil dan jauh dari pusat distribusi yang berpotensi menyebabkan perbedaan harga eceran," kata Pejabat Fungsional Ahli Pertama Bea Cukai Pangkalpinang Septian Budi di Pulau Pongok, Jumat.
Ia mengatakan kegiatan peninjauan di Pulau Pongok Kabupaten Bangka Selatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemantauan Harga Transaksi Pasar (HTP), khususnya terhadap komoditas hasil tembakau di daerah terpencil.
"Data HTP sangat krusial dalam memastikan kesesuaian penerapan HJE serta sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan cukai ke depannya," ujarnya.
Ia menyatakan data yang diperoleh dari hasil peninjauan ini nantinya bisa digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan cukai yang lebih tepat sasaran, terutama bagi wilayah kepulauan.
"Saat ini, tim bersama Kepala Desa Pongok Adung Taupik Hidayat beserta perangkat desa masih dalam pendataan HJE hasil tembakau di warung-warung masyarakat," katanya.
Ia menambahkan sebelum pelaksanaan pemantauan di lapangan, tim Bea Cukai melakukan koordinasi awal dengan Pemerintah Desa Pongok dan dalam pertemuan tersebut, tim menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan serta memberikan penjelasan singkat mengenai tugas pokok dan fungsi Bea Cukai, termasuk pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC).
"Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data HTP saja, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam hal edukasi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan cukai, serta mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan," katanya.
Menurut dia dengan adanya kegiatan ini, Bea Cukai Pangkalpinang berharap dapat berkontribusi dalam pengumpulan data yang akurat, mendukung kebijakan fiskal nasional.
"Kegiatan ini sekaligus menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayah kepulauan," katanya.
