Kupang (Antara Babel) - Perseteruan yang terjadi di DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat beberapa waktu belakangan adalah potret rendahnya komitmen wakil rakyat memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat negara ini.
Kepentingan kelompok di bawah payung 'koalisi', telah membelah dua, bangsa ini dalam kepentingan sempit partai. Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), telah menjadi poros perjuangan kelompok semata, kata pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Drs Frans Bapa Tokan MA.
Perseteruan kepentinan yang ditunjukkan telah nyata mengabaikan rakyat sebagai pemegang mandat sesungguhnya, dalam perjalanan dan proses politik demokrasi di negeri ini. Sebagai wakil rakyat, seharusnya masing-masing anggota DPR menghormati amanah rakyat yang telah dititipkan melalui proses pemilihan dalam ajang pesta demokrasi pemilu legislatif.
Dengan begitu, maka semestinya tidak ada lagi sekat antarwakil rakyat, sepanjang perjuangan tugas dan fungsi, demi kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat. "Sudah tidak boleh lagi ada niat mengejar kepentingan pribadi, partai atau kelompok. Ini cara pandang keliru," katanya.
Kepentingan penguasaan jabatan di seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) di parlamen dalam konteks jangka panjang perjalanan pemerintahan, akan mengerdilkan semangat perjuangan rakyat, karena niat bulus penjegalan program kerakyatan yang disediakan eksekutif, sangatlah nyata terlihat.
Dalam konteks tersebut, setidaknya butuh seorang wakil rakyat yang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara paripurna. Tidak lagi sebatas pada rakyat yang adalah bagian dari kelompok koalisi tertentu, "Sudah tidak ada lagi wakil rakyat untuk kelompok merah putih dan Indonesia hebat. Tetapi yang ada adalah wakil rakyat seluruh rakyat Indonesia," katanya.
AKD prosedural
Saling klaim benar-salah pengisian alat kelengkapan dewan (AKD) di parlamen, menambah picu perpecahan dua kubu. Jangkauan komunikasi dan jarak rekonsiliasi, kian dalam dan bertebing.
Jangkauan dan jarak komunikasi yang kian tertutup itu memunculkan semangat baru Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk pimpinan tandingan di lembaga yang dikenal dengan 'terhormat' itu.
Dalam konteks dan situasi itu, Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan pengisian pimpinan komisi dan seluruh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan sudah sesuai dengan prosedur sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi.
"Semuanya sudah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Undang-undang MD3 dan tata tertib dewan," kata Novanto.
Anggota Fraksi Golkar daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II yang meliputi Pulau Timor, Rote, Sumba dan Sabu Raijua, itu menjelaskan, mekanisme tata tertib, mengikuti alur dan proses yang sudah ditentukan, mulai dari paripurna, kemudian diproses di badan musyawarah (bamus), dilanjutkan untuk dibahas di komisi, lalu diparipurnakan.
Proses yang panjang ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan, dari sebuah proses memilih pimpinan komisi dan alat kelengkapan. "Jadi sudah kami lakukan melalui proses yang panjang dengan memperhatikan semua kepentingan pihak-pihak lain, selain lima fraksi di Koalisi Merah putih," katanya.
Secara kelembagaan suasana guna mendukung musyawarah untuk mufakat juga sudah diberikan sepanjang roses yang sangat panjang hingga memakan empat kali paripurna. Namun demikian, dari berbagai pertimbangan, ada sejumlah hal kepentingan yang tidaklah mungkin diberikan seluruhnya kepada koalisi lain. "Partai-partai kami juga memiliki sejumlah kepentingan di parlamen, sehingga bangun komunikasi terus dibuka dengan pihak lainnya," katanya.
Dalam kondisi yang terjadi itu, Novanto mengatakan, tetap memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menilainya. Karena partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tetap melaksanakan sejumlah agenda bagi kepentingan masyarakat.
Mambuka diri menjadi salah satu alternatif pilihan langkah islah, demi perjuangan bersama menjadikan masyarakat Indonesia semakin sejahtera dan hidup baik. "Sikap terbuka dan membangun komunikasi setiap saat, dari waktu ke waktu. Kami sangat terbuka," katanya.
Demokrasi ganjil
Antropolog budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Pater Gregor Neonbasu SVD, PhD mengatakan perseteruan politik yang hebat antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Senayan, harus segera diakhiri, karena jika tidak maka akan memunculkan aura persidangan yang melahirkan citra demokrasi ganjil.
"Citra demokrasi yang ganjil itu lahir akibat adanya adegium politik yang berselimut kisah di balik perseteruan kepentingan yang menamakan diri Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," katanya.
Demokrasi Indonesia saat ini sedang mengalami kisah kelabu dan ujian berat dengan adanya perseteruan dua kubu politik di Senayan. Dalam bingkai antropologis, perseteruan tersebut sulit untuk diperkirakan, manakah hulu dan muara dari perseteruan antara kubu KMP dan KIH.
Yang paling mendasar adalah mengkaji pola pikir para wakil rakyat di DPR Senayan, sehingga bisa ditemukan yang substantial, kepentingan kubu yang di dalamnya terbungkus kepentingan kelompok tertentu, atau kepentingan rakyat yang dapat dirilis dalam berbagai aturan sebagaimana dilakukan selama ini.
Jalan islah
Frans Bapa Tokan kembali menatakan, klaim untuk kepentingan rakyat telah menjadi sandaran bagi pengejaran kekuasaan semata untuk kepentingan kelompok dan partai politik pengusung. Bahkan 'memaksa' rakyat untuk memberikan pembenaran dari semua sepak terjang para wakil rakyat, selalu dilakukan, untuk kepentingan legitimasi kepercayaan rakyat yang telah diperoleh.
Kembali kepada prosedur demokrasi yang benar haruslah segera dilakukan. Setiap anggota DPR yang telah dipilih rakyat, haruslah menjadi 'veto player' bagi diri sendiri secara otonom untuk kepentingan rakyat secara paripurna. Tidak lagi malah ngambang kepada sang 'veto player' lain yaitu pimpinan atau ketua partai politik.
Pembatasan nafsu kekuasaan, yang malah mencederai proses dan tipologi demokradi di parlamen, akan memberikan aura baru bagi eksistensi wakil rakyat di dewan perwakilan rakyat saat ini.
Kembali kepada asas musyawarah untuk mufakat, menjadi hal penting bagi islah dua kubu yang juga dipili oleh rakyat Indonesia. "Ini untuk kepentingan masyarakat, karena itu saya kira jalan islah menadi satu-satunya langkah terbaik," katanya.
Wapres Apresiasi
Wapres Jusuf Kalla memberikan apresiasi terhadap tercapainya kesepakatan dan islah antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pembagian kursi pimpinan alat kelangkapan dewan (AKD) DPR RI. "Hal itu akan menjadi contoh bagi masyarakat luas, dan pemerintah akan bekerjasama dengan DPR RI untuk membangun bangsa ini," katanya.
Dengan bersatunya dua kubu di DPR, maka pemerintah segera akan bekerja sama dengan DPR untuk membangun Indonesia. Parlemen harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Mereka juga diminta bisa segera bekerja setelah kisruh dualisme di DPR diselesaikan. "Kalau DPR pecah apalagi yang lain-lainnya kan tidak bagus," kata Jusuf Kalla.
Rakyat dan bangsa ini setidaknya memiliki harapan yang sama seperti yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setidaknya, langkah islah telah memberikan sebuah apresiasi bagi terciptanya suasana kondusif menjalankan fungsi wakil rakyat di senayan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat negeri ini.
Jiwa kenegarawan yang ditampilkan oleh para waki rakyat di parlemen melakukan islah itu, setidaknya meberikan asa dan angin segar bagi masyarakat dalam menanti 'babak baru' kerja wakil rakyat di parlemen untuk mendukung sejumlah program kerja pemerintah yang dinakhodai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
Kepentingan kelompok di bawah payung 'koalisi', telah membelah dua, bangsa ini dalam kepentingan sempit partai. Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), telah menjadi poros perjuangan kelompok semata, kata pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Drs Frans Bapa Tokan MA.
Perseteruan kepentinan yang ditunjukkan telah nyata mengabaikan rakyat sebagai pemegang mandat sesungguhnya, dalam perjalanan dan proses politik demokrasi di negeri ini. Sebagai wakil rakyat, seharusnya masing-masing anggota DPR menghormati amanah rakyat yang telah dititipkan melalui proses pemilihan dalam ajang pesta demokrasi pemilu legislatif.
Dengan begitu, maka semestinya tidak ada lagi sekat antarwakil rakyat, sepanjang perjuangan tugas dan fungsi, demi kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat. "Sudah tidak boleh lagi ada niat mengejar kepentingan pribadi, partai atau kelompok. Ini cara pandang keliru," katanya.
Kepentingan penguasaan jabatan di seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) di parlamen dalam konteks jangka panjang perjalanan pemerintahan, akan mengerdilkan semangat perjuangan rakyat, karena niat bulus penjegalan program kerakyatan yang disediakan eksekutif, sangatlah nyata terlihat.
Dalam konteks tersebut, setidaknya butuh seorang wakil rakyat yang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara paripurna. Tidak lagi sebatas pada rakyat yang adalah bagian dari kelompok koalisi tertentu, "Sudah tidak ada lagi wakil rakyat untuk kelompok merah putih dan Indonesia hebat. Tetapi yang ada adalah wakil rakyat seluruh rakyat Indonesia," katanya.
AKD prosedural
Saling klaim benar-salah pengisian alat kelengkapan dewan (AKD) di parlamen, menambah picu perpecahan dua kubu. Jangkauan komunikasi dan jarak rekonsiliasi, kian dalam dan bertebing.
Jangkauan dan jarak komunikasi yang kian tertutup itu memunculkan semangat baru Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk pimpinan tandingan di lembaga yang dikenal dengan 'terhormat' itu.
Dalam konteks dan situasi itu, Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan pengisian pimpinan komisi dan seluruh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan sudah sesuai dengan prosedur sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi.
"Semuanya sudah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Undang-undang MD3 dan tata tertib dewan," kata Novanto.
Anggota Fraksi Golkar daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II yang meliputi Pulau Timor, Rote, Sumba dan Sabu Raijua, itu menjelaskan, mekanisme tata tertib, mengikuti alur dan proses yang sudah ditentukan, mulai dari paripurna, kemudian diproses di badan musyawarah (bamus), dilanjutkan untuk dibahas di komisi, lalu diparipurnakan.
Proses yang panjang ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan, dari sebuah proses memilih pimpinan komisi dan alat kelengkapan. "Jadi sudah kami lakukan melalui proses yang panjang dengan memperhatikan semua kepentingan pihak-pihak lain, selain lima fraksi di Koalisi Merah putih," katanya.
Secara kelembagaan suasana guna mendukung musyawarah untuk mufakat juga sudah diberikan sepanjang roses yang sangat panjang hingga memakan empat kali paripurna. Namun demikian, dari berbagai pertimbangan, ada sejumlah hal kepentingan yang tidaklah mungkin diberikan seluruhnya kepada koalisi lain. "Partai-partai kami juga memiliki sejumlah kepentingan di parlamen, sehingga bangun komunikasi terus dibuka dengan pihak lainnya," katanya.
Dalam kondisi yang terjadi itu, Novanto mengatakan, tetap memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menilainya. Karena partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tetap melaksanakan sejumlah agenda bagi kepentingan masyarakat.
Mambuka diri menjadi salah satu alternatif pilihan langkah islah, demi perjuangan bersama menjadikan masyarakat Indonesia semakin sejahtera dan hidup baik. "Sikap terbuka dan membangun komunikasi setiap saat, dari waktu ke waktu. Kami sangat terbuka," katanya.
Demokrasi ganjil
Antropolog budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Pater Gregor Neonbasu SVD, PhD mengatakan perseteruan politik yang hebat antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Senayan, harus segera diakhiri, karena jika tidak maka akan memunculkan aura persidangan yang melahirkan citra demokrasi ganjil.
"Citra demokrasi yang ganjil itu lahir akibat adanya adegium politik yang berselimut kisah di balik perseteruan kepentingan yang menamakan diri Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," katanya.
Demokrasi Indonesia saat ini sedang mengalami kisah kelabu dan ujian berat dengan adanya perseteruan dua kubu politik di Senayan. Dalam bingkai antropologis, perseteruan tersebut sulit untuk diperkirakan, manakah hulu dan muara dari perseteruan antara kubu KMP dan KIH.
Yang paling mendasar adalah mengkaji pola pikir para wakil rakyat di DPR Senayan, sehingga bisa ditemukan yang substantial, kepentingan kubu yang di dalamnya terbungkus kepentingan kelompok tertentu, atau kepentingan rakyat yang dapat dirilis dalam berbagai aturan sebagaimana dilakukan selama ini.
Jalan islah
Frans Bapa Tokan kembali menatakan, klaim untuk kepentingan rakyat telah menjadi sandaran bagi pengejaran kekuasaan semata untuk kepentingan kelompok dan partai politik pengusung. Bahkan 'memaksa' rakyat untuk memberikan pembenaran dari semua sepak terjang para wakil rakyat, selalu dilakukan, untuk kepentingan legitimasi kepercayaan rakyat yang telah diperoleh.
Kembali kepada prosedur demokrasi yang benar haruslah segera dilakukan. Setiap anggota DPR yang telah dipilih rakyat, haruslah menjadi 'veto player' bagi diri sendiri secara otonom untuk kepentingan rakyat secara paripurna. Tidak lagi malah ngambang kepada sang 'veto player' lain yaitu pimpinan atau ketua partai politik.
Pembatasan nafsu kekuasaan, yang malah mencederai proses dan tipologi demokradi di parlamen, akan memberikan aura baru bagi eksistensi wakil rakyat di dewan perwakilan rakyat saat ini.
Kembali kepada asas musyawarah untuk mufakat, menjadi hal penting bagi islah dua kubu yang juga dipili oleh rakyat Indonesia. "Ini untuk kepentingan masyarakat, karena itu saya kira jalan islah menadi satu-satunya langkah terbaik," katanya.
Wapres Apresiasi
Wapres Jusuf Kalla memberikan apresiasi terhadap tercapainya kesepakatan dan islah antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pembagian kursi pimpinan alat kelangkapan dewan (AKD) DPR RI. "Hal itu akan menjadi contoh bagi masyarakat luas, dan pemerintah akan bekerjasama dengan DPR RI untuk membangun bangsa ini," katanya.
Dengan bersatunya dua kubu di DPR, maka pemerintah segera akan bekerja sama dengan DPR untuk membangun Indonesia. Parlemen harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Mereka juga diminta bisa segera bekerja setelah kisruh dualisme di DPR diselesaikan. "Kalau DPR pecah apalagi yang lain-lainnya kan tidak bagus," kata Jusuf Kalla.
Rakyat dan bangsa ini setidaknya memiliki harapan yang sama seperti yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setidaknya, langkah islah telah memberikan sebuah apresiasi bagi terciptanya suasana kondusif menjalankan fungsi wakil rakyat di senayan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat negeri ini.
Jiwa kenegarawan yang ditampilkan oleh para waki rakyat di parlemen melakukan islah itu, setidaknya meberikan asa dan angin segar bagi masyarakat dalam menanti 'babak baru' kerja wakil rakyat di parlemen untuk mendukung sejumlah program kerja pemerintah yang dinakhodai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014