Koba (Antara Babel) - Bupati Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman akan membawa perwakilan warga Sungaiselan ke Jakarta untuk mendapatkan penjelasan tentang konsep dan izin hutan tanaman industri di daerah itu.
"Perlu saya tegaskan bahwa kami hanya mengeluarkan rekomendasi bukan izin. Saya akan ajak perwakilan warga ke Jakarta untuk menindaklanjuti aspirasi penolakan masyarakat sesuai aturan yang berlaku," ujarnya di Koba, Selasa.
Hal itu dikemukakannya menyikapi program HTI seluas 26 ribu hektare lebih di Kecamatan Sungaiselan yang ditolak ribuan warga melalui aksi unjuk rasa di kantor DPRD setempat pada Senin (22/12).
Sebelumnya diberitakan Erzaldi menegaskan bahwa pihaknya hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi sementara terkait masalah izin semuanya dari Pemerintah RI.
"Kalau saya mengeluarkan rekomendasi itu karena secara teknis menyatakan bahwa lahan itu berstatus hutan produksi (HP), namun itu persetujuan awal untuk memulai melakukan kajian Amdal dan mengurus izin," ujarnya.
Ia menyatakan, jika ada masyarakat tidak setuju dengan HTI tentunya di dalam Amdal akan dijelaskan secara terinci.
"Izinnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kalau minta cabut maka minta sama menteri bukan minta cabut sama saya," ujarnya.
Namun demikian, lanjutnya, ini masa politik dan orang bisa saja menjelekkan dirinya tetapi tidak menjadi persoalan.
"Orang mau menjelekkan saya silahkan, karena ini masa politik mau dijelaskan bagaimana pun tetap percuma," ujarnya.
Kendati demikian, Erzaldi meminta program HTI ini mesti dijelaskan kepada masyarakat dan disosialisasikan secara gamblang agar masyarakat bisa memahaminya.
"Kami minta perusahaan yang mengerjakan segera menyosialisasikan, demikian juga Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga melakukan sosialisasi karena ini 'domaine' mereka," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Perlu saya tegaskan bahwa kami hanya mengeluarkan rekomendasi bukan izin. Saya akan ajak perwakilan warga ke Jakarta untuk menindaklanjuti aspirasi penolakan masyarakat sesuai aturan yang berlaku," ujarnya di Koba, Selasa.
Hal itu dikemukakannya menyikapi program HTI seluas 26 ribu hektare lebih di Kecamatan Sungaiselan yang ditolak ribuan warga melalui aksi unjuk rasa di kantor DPRD setempat pada Senin (22/12).
Sebelumnya diberitakan Erzaldi menegaskan bahwa pihaknya hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi sementara terkait masalah izin semuanya dari Pemerintah RI.
"Kalau saya mengeluarkan rekomendasi itu karena secara teknis menyatakan bahwa lahan itu berstatus hutan produksi (HP), namun itu persetujuan awal untuk memulai melakukan kajian Amdal dan mengurus izin," ujarnya.
Ia menyatakan, jika ada masyarakat tidak setuju dengan HTI tentunya di dalam Amdal akan dijelaskan secara terinci.
"Izinnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kalau minta cabut maka minta sama menteri bukan minta cabut sama saya," ujarnya.
Namun demikian, lanjutnya, ini masa politik dan orang bisa saja menjelekkan dirinya tetapi tidak menjadi persoalan.
"Orang mau menjelekkan saya silahkan, karena ini masa politik mau dijelaskan bagaimana pun tetap percuma," ujarnya.
Kendati demikian, Erzaldi meminta program HTI ini mesti dijelaskan kepada masyarakat dan disosialisasikan secara gamblang agar masyarakat bisa memahaminya.
"Kami minta perusahaan yang mengerjakan segera menyosialisasikan, demikian juga Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga melakukan sosialisasi karena ini 'domaine' mereka," ujarnya.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014