Sebanyak 120 orang Kader Pembangunan Manusia (KPM) dari Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah mengikuti pelatihan penguatan kapasitas dalam penanganan konvergensi stunting.
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Toni Batubara serta dihadiri juga oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yulizar Adnan serta perwakilan dari dinas terkait.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Toni Batubara mengatakan, desa sebagai ujung tombak pembangunan memiliki peran penting untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional yang menyeluruh.
"Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 memberi mandat dan peran yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintah dan pembangunan serta memberikan kewenangan yang lebih besar kepada unsur-unsur pemerintahnya. Dengan demikian, desa diharapkan menjadi suatu entitas yang berdaya dan mandiri yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia," ujarnya.
Menurutnya proses pembangunan di Indonesia memiliki tantangan, salah satunya yakni masalah stunting. Pihaknya berharap pelatihan penguatan kapasitas pembangunan manusia dalam penanganan konvergensi stunting di tingkat desa menciptakan sumber daya manusia yang semakin berkualitas.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Babel melalui Kabid Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yuniar Putia Rahma mengatakan bahwa kondisi stunting di Bangka Belitung memerlukan aksi nyata yang melibatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui Kader Pembangunan Manusia (KPM).
"Kader pembangunan manusia harus bersinergi dengan aparat desa dan tenaga kesehatan dalam mengintervensi program konvergensi stunting di tiap desa. Mereka adalah motor penggerak konvergensi stunting, sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi agar memiliki pengetahuan dini terhadap ciri-ciri stunting serta penangannannya. Selain itu, mereka juga nanti akan dibekali pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi eHDW," ujarnya.
Kasi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Siska Arabianti menambahkan, kondisi stunting di Babel sesuai data 2019 perlu menjadi perhatian, mengingat tingkat prevalensi stunting di Babel tertinggi mencapai 16,8 persen.
"Prevalensi stunting tertinggi ada di Kabupaten Bangka Barat yakni 16,8 persen, sedangkan Kabupaten Bangka yakni 8,9 persen, Kabupaten Belitung 13 persen, Kabupaten Bangka Tengah 7 persen, Bangka Selatan 12,9 persen, Belitung Timur 7,3 perse, dan Pangkalpinang 10,1 persen," ujarnya.
Berdasarkan data tersebut terlihat ada 69 desa yang tingkat prevalensi stunting berada di atas 20 persen. Dan hingga kini, perkembangan Bangka Belitung angka stuntingnya sudah berada di bawah 14 persen.
"Di Kabupaten Bangka ada 9 desa, Kabupaten Belitung 8, Kabupaten Bangka Tengah 8 desa, Bangka Selatan 8, Belitung Timur 4, dan Pangkalpinang 7 desa sedangkan, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah desa tertinggi yakni 25 desa," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Toni Batubara serta dihadiri juga oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yulizar Adnan serta perwakilan dari dinas terkait.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Toni Batubara mengatakan, desa sebagai ujung tombak pembangunan memiliki peran penting untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional yang menyeluruh.
"Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 memberi mandat dan peran yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintah dan pembangunan serta memberikan kewenangan yang lebih besar kepada unsur-unsur pemerintahnya. Dengan demikian, desa diharapkan menjadi suatu entitas yang berdaya dan mandiri yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia," ujarnya.
Menurutnya proses pembangunan di Indonesia memiliki tantangan, salah satunya yakni masalah stunting. Pihaknya berharap pelatihan penguatan kapasitas pembangunan manusia dalam penanganan konvergensi stunting di tingkat desa menciptakan sumber daya manusia yang semakin berkualitas.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Babel melalui Kabid Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yuniar Putia Rahma mengatakan bahwa kondisi stunting di Bangka Belitung memerlukan aksi nyata yang melibatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui Kader Pembangunan Manusia (KPM).
"Kader pembangunan manusia harus bersinergi dengan aparat desa dan tenaga kesehatan dalam mengintervensi program konvergensi stunting di tiap desa. Mereka adalah motor penggerak konvergensi stunting, sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi agar memiliki pengetahuan dini terhadap ciri-ciri stunting serta penangannannya. Selain itu, mereka juga nanti akan dibekali pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi eHDW," ujarnya.
Kasi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Siska Arabianti menambahkan, kondisi stunting di Babel sesuai data 2019 perlu menjadi perhatian, mengingat tingkat prevalensi stunting di Babel tertinggi mencapai 16,8 persen.
"Prevalensi stunting tertinggi ada di Kabupaten Bangka Barat yakni 16,8 persen, sedangkan Kabupaten Bangka yakni 8,9 persen, Kabupaten Belitung 13 persen, Kabupaten Bangka Tengah 7 persen, Bangka Selatan 12,9 persen, Belitung Timur 7,3 perse, dan Pangkalpinang 10,1 persen," ujarnya.
Berdasarkan data tersebut terlihat ada 69 desa yang tingkat prevalensi stunting berada di atas 20 persen. Dan hingga kini, perkembangan Bangka Belitung angka stuntingnya sudah berada di bawah 14 persen.
"Di Kabupaten Bangka ada 9 desa, Kabupaten Belitung 8, Kabupaten Bangka Tengah 8 desa, Bangka Selatan 8, Belitung Timur 4, dan Pangkalpinang 7 desa sedangkan, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah desa tertinggi yakni 25 desa," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020