DPRD Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti kondisi jalan nasional di wilayah Desa Mayang yang amblas atau longsor bagian tanggul penahannya.
DPRD meminta kerusakan jalan itu segera diperbaiki agar tidak semakin parah dan membahayakan pengendara yang melintas.
"Kondisi jalan di sekitar jembatan tiga Desa Mayang itu saat ini rusak cukup berat dan perlu segera ditangani serius agar tidak menjadi penyebab kecelakaan atau bahkan jalan putus," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Barat, Samsir di Mentok, Kamis.
Ia menjelaskan kondisi jalan nasional di desa lokasi itu amblas dan nampak di sisi jalan terlihat tumpukan material, berupa karung berisi pasir dan ditutupi dengan terpal plastik, namun belum ada penanganan serius dari pihak berwenang.
Ia mengharapkan ada tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Babel yang memiliki kewenangan untuk perbaikan jalan dengan status jalan nasional tersebut agar segera turun ke lapangan.
"Jika tidak segera diperbaiki, kondisinya akan semakin parah karena saat ini sudah memasuki musim penghujan yang dikhawatirkan akan semakin menggerus badan jalan," katanya.
Jika semakin parah, kata Samsir, ada kemungkinan jalan utama yang menghubungkan Mentok-Pangkalpinang itu akan putus dan akan menghambat transportasi darat.
"Kami sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk segera menyampaikan permasalahan itu ke Dinas PU Provinsi Babel," katanya.
Kondisi jalan nasional yang sudah mulai rusak dan dikhawatirkan semakin parah. (ANTARA/ Donatus D.P)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bangka Barat Suharli mengatakan telah menyampaikan informasi tersebut ke Dinas PU Provinsi Babel.
"Kondisi jalan sudah kami sampaikan kepada Satker Bina Jasa Marga Babel, mereka telah ambil langkah dan menindaklanjuti, tetapi kami tidak mengetahui apakah ada anggaran atau tidak," kata Suharli.
Menurut dia, Pemkab Bangka Barat tidak memiliki kewenangan untuk perbaikan jalan itu karena masalah status jalan nasional dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih anggaran pembangunan.
