Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah menyampaikan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam rapat Paripurna DPRD Kepulauan Bangka Belitung.
Empat raperda yang disampaikan tersebut, yakni Raperda penambahan modal Pemprov Babel kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Babel, Raperda Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Kepulauan Babel Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemprov Kepulauan Babel kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan Babel, Raperda tentang Retribusi Peningkatan Kualitas Anak, dan Raperda tentang Kepariwisataan.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DRPD Babel, Muhammad Amin bersama dengan Wakil Ketua I DPRD Hendra Apollo dan Wakil Ketua III Amri Cahyadi.
Abdul Fatah menjelaskan, sudah sejak lama Pemprov Kepulauan Babel tidak melakukan penyertaan modal, hal ini berdampak terhadap deviden yang diperoleh pemprov.
"Kalau ingin deviden besar artinya harus kita ikutkan dengan penyertaan modal tambahan. Selama tujuh tahun dari 2012 sampai dengan saat ini, kita belum melakukan penyertaan modal dan ini akan kita mulai lagi sejak tahun 2021," ujarnya.
Dengan melakukan hal tersebut, harapannya akan bisa menambah deviden Pemprov Babel untuk pergerakan dalam pengembangan ekonomi di Bangka Belitung, termasuk retribusi tentang peningkatan kualitas anak, dan juga yang berkaitan dengan kepariwisataan sehingga, bisa memberikan dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Abdul Fatah menambahkan, empat raperda ini merupakan muatan terakhir di tahun 2020. Dengan harapan, keempat Raperda ini bisa disahkan menjadi Perda.
"Diharapkan bisa menjadi sarana meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang akan memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Pimpinan Rapat Paripurna Muhammad Amin mengatakan, dua Raperda merupakan inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang Kepariwisataan dan Raperda tentang Retribusi Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak. Sedangkan dua Raperda lainnya merupakan usulan Pemprov Babel.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
Empat raperda yang disampaikan tersebut, yakni Raperda penambahan modal Pemprov Babel kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Babel, Raperda Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Kepulauan Babel Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemprov Kepulauan Babel kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan Babel, Raperda tentang Retribusi Peningkatan Kualitas Anak, dan Raperda tentang Kepariwisataan.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DRPD Babel, Muhammad Amin bersama dengan Wakil Ketua I DPRD Hendra Apollo dan Wakil Ketua III Amri Cahyadi.
Abdul Fatah menjelaskan, sudah sejak lama Pemprov Kepulauan Babel tidak melakukan penyertaan modal, hal ini berdampak terhadap deviden yang diperoleh pemprov.
"Kalau ingin deviden besar artinya harus kita ikutkan dengan penyertaan modal tambahan. Selama tujuh tahun dari 2012 sampai dengan saat ini, kita belum melakukan penyertaan modal dan ini akan kita mulai lagi sejak tahun 2021," ujarnya.
Dengan melakukan hal tersebut, harapannya akan bisa menambah deviden Pemprov Babel untuk pergerakan dalam pengembangan ekonomi di Bangka Belitung, termasuk retribusi tentang peningkatan kualitas anak, dan juga yang berkaitan dengan kepariwisataan sehingga, bisa memberikan dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Abdul Fatah menambahkan, empat raperda ini merupakan muatan terakhir di tahun 2020. Dengan harapan, keempat Raperda ini bisa disahkan menjadi Perda.
"Diharapkan bisa menjadi sarana meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang akan memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Pimpinan Rapat Paripurna Muhammad Amin mengatakan, dua Raperda merupakan inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang Kepariwisataan dan Raperda tentang Retribusi Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak. Sedangkan dua Raperda lainnya merupakan usulan Pemprov Babel.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020