Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi pemantapan penerapan perda tentang protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 guna menekan angka kasus virus SARS-Cov-2.
Bupati Bangka Mulkan di Sungailiat, Kamis mengatakan, pemantapan penerapan perda itu setelah payung hukum daerah disahkan oleh legislator 31 Desember 2020.
"Pembahasan penerapan perda penanganan penyebaran COVID-19 perlu dilakukan agar dapat berjalan maksimal mengingat terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang menyebar di delapan kecamatan," jelas Mulkan.
Perda yang akan segera diundangkan kata bupati, mengatur sanksi denda material maupun sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
"Sanksi dalam perda itu tidak hanya mengatur perorangan namun juga dapat diberlakukan bagi pelaku usaha dengan penutupan izin usaha yang disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya," jelasnya.
Menurut bupati, dalam penerapan perda harus dilakukan terpadu termasuk melibatkan peran relawan yang selama ini dianggap bekerja cukup maksimal dalam memberikan edukasi penerapan prokes kepada masyarakat.
Dia optimis perda hasil inisiatif eksekutif tersebut mampu menekan laju angka penyebaran virus jenis baru corona jika diterapkan dengan maksimal.
Sementara Wakil Kapolres Bangka Kompol Faisal mendukung penuh penerapan perda termasuk membantu dalam penegakannya.
"Polri tetap mendukung upaya pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 yang dilakukan pemerintah daerah, bahkan upaya pencegahannya sudah dilakukan dengan meningkatkan kegiatan rutin yustisi," katanya.
Berdasarkan data informasi COVID-19 Kabupaten Bangka, tercatat sampai dengan hari ini angka kasus warga terpapar COVID-19 mencapai total 787 orang, 707 orang sudah dinyatakan sembuh dan 10 orang pasien COVID-19 meninggal dunia.
Angka kasus COVID-19 nasional telah mencapai 797.723 kasus, jumlah itu termasuk angka penambahan kasus Kamis (7/1) sebanyak 9.321 orang atau meningkat jumlah kasus yang sama dibandingkan Rabu (6/1) sebanyak 8.854 kasus.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
Bupati Bangka Mulkan di Sungailiat, Kamis mengatakan, pemantapan penerapan perda itu setelah payung hukum daerah disahkan oleh legislator 31 Desember 2020.
"Pembahasan penerapan perda penanganan penyebaran COVID-19 perlu dilakukan agar dapat berjalan maksimal mengingat terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang menyebar di delapan kecamatan," jelas Mulkan.
Perda yang akan segera diundangkan kata bupati, mengatur sanksi denda material maupun sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
"Sanksi dalam perda itu tidak hanya mengatur perorangan namun juga dapat diberlakukan bagi pelaku usaha dengan penutupan izin usaha yang disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya," jelasnya.
Menurut bupati, dalam penerapan perda harus dilakukan terpadu termasuk melibatkan peran relawan yang selama ini dianggap bekerja cukup maksimal dalam memberikan edukasi penerapan prokes kepada masyarakat.
Dia optimis perda hasil inisiatif eksekutif tersebut mampu menekan laju angka penyebaran virus jenis baru corona jika diterapkan dengan maksimal.
Sementara Wakil Kapolres Bangka Kompol Faisal mendukung penuh penerapan perda termasuk membantu dalam penegakannya.
"Polri tetap mendukung upaya pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 yang dilakukan pemerintah daerah, bahkan upaya pencegahannya sudah dilakukan dengan meningkatkan kegiatan rutin yustisi," katanya.
Berdasarkan data informasi COVID-19 Kabupaten Bangka, tercatat sampai dengan hari ini angka kasus warga terpapar COVID-19 mencapai total 787 orang, 707 orang sudah dinyatakan sembuh dan 10 orang pasien COVID-19 meninggal dunia.
Angka kasus COVID-19 nasional telah mencapai 797.723 kasus, jumlah itu termasuk angka penambahan kasus Kamis (7/1) sebanyak 9.321 orang atau meningkat jumlah kasus yang sama dibandingkan Rabu (6/1) sebanyak 8.854 kasus.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021