Sungailiat (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu petunjuk tekhnis dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait mengenai penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Kami masih menunggu petunjuk tekhnis penerimaan P3K dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bangka, Retunemi di Sungailiat, Senin.
Penerimaan P3K di Kabupaten Bangka diperlukan untuk memenuhi kebutuhan PNS yang jumlahnya terbatas serta jalan keluar untuk mengurangi banyaknya jumlah pegawai honorer daerah.
"P3K merupakan bagian dari aparatur sipil negara, sama halnya dengan PNS dan tentunya pula pengangkatannya atau penerimaanya harus benar-benar memenuhi ketentuan aturan yang berlaku," katanya.
Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bangka untuk tahun ini belum mendapatkan informasi dari pemerintah pusat apakah menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menghentikan penerimaan CPNS atau moratorium selama lima tahun ke depan.
"Pemberlakuan moratorium akan terlebih dahulu dilihat situasi dan kondisi kebutuhan pegawai di kabupaten atau kota maupun provinsi, dan tentuanya kebijakan pemerintah pusat terhadap moratorium tentu diberlakukan seluruh daerah di Indonesia," katanya.
Menurutnya, sebelum ada surat edaran moratorium bagi pemerintah Kabupaten Bangka pihaknya akan berusahan mengusulkan penerimaan CPNS sesuai dengan kebutuhannya meskipun masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Kami belum mengusulkan kepemerintah pusat mengenai penerimaan CPNS 2015, karena belum ada petunjuk teknisnya, namun tetap akan diusulkan sesuai dengan kebutuhannya jika pemerintah Kabupaten Bangka tidak masuk salah satu daerah moratorium CPNS," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kami masih menunggu petunjuk tekhnis penerimaan P3K dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bangka, Retunemi di Sungailiat, Senin.
Penerimaan P3K di Kabupaten Bangka diperlukan untuk memenuhi kebutuhan PNS yang jumlahnya terbatas serta jalan keluar untuk mengurangi banyaknya jumlah pegawai honorer daerah.
"P3K merupakan bagian dari aparatur sipil negara, sama halnya dengan PNS dan tentunya pula pengangkatannya atau penerimaanya harus benar-benar memenuhi ketentuan aturan yang berlaku," katanya.
Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bangka untuk tahun ini belum mendapatkan informasi dari pemerintah pusat apakah menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menghentikan penerimaan CPNS atau moratorium selama lima tahun ke depan.
"Pemberlakuan moratorium akan terlebih dahulu dilihat situasi dan kondisi kebutuhan pegawai di kabupaten atau kota maupun provinsi, dan tentuanya kebijakan pemerintah pusat terhadap moratorium tentu diberlakukan seluruh daerah di Indonesia," katanya.
Menurutnya, sebelum ada surat edaran moratorium bagi pemerintah Kabupaten Bangka pihaknya akan berusahan mengusulkan penerimaan CPNS sesuai dengan kebutuhannya meskipun masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Kami belum mengusulkan kepemerintah pusat mengenai penerimaan CPNS 2015, karena belum ada petunjuk teknisnya, namun tetap akan diusulkan sesuai dengan kebutuhannya jika pemerintah Kabupaten Bangka tidak masuk salah satu daerah moratorium CPNS," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015