Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mulkan minta dinas pariwisata setempat segera menyelesaikan permasalahan aset baik lahan maupun gedung guna memastikan kemilikan aset pemerintah daerah.
"Saya minta pihak dinas pariwisata segera menyelesaikan aset daerah baik legalitas lahan maupun gedung ataupun persoalan sengketa," katanya di Sungailiat, Rabu.
Dikatakan, terdata ada 16 aset yang dibawah pengelolaan dinas pariwisata yang saat ini menjadi fokus penanganan untuk diselesaikan.
"Dari jumlah belasan objek aset tersebut diketahui terdapat tiga kawasan yang mengalami kendala pembuatan sertifikat karena bersinggungan dengan kawasan hutan lindung," jelasnya.
Kemudian terdapat enam objek yang bersengketa dengan warga serta aset lainnya belum memiliki sertifikat kepemilikan. Pengamanan aset milik pemerintah Kabupaten Bangka yang tersebar disejumlah tempat sangat perlu dilakukan pendataan sebagai warisan anak cucu kedepan serta adanya kepastian hukum agar pihak ketiga tidak ragu untuk berinvestasi.
"Saya sarankan aset yang bersengketa dengan warga hendaknya diselesaikan dengan jalan musyarawarah sehingga tidak saling merugikan kedua belah pihak," kata bupati.
Diprogramkan tahun 2021, tercatat sejumlah aset akan dikukuhkan seperti lahan dan gedung olahraga (Orom), lahan di Tanjung Belayar serta lahan di Tambang 23 yang masih tersisa tujuh hektar untuk diselesaikan.
"Legalitas lahan aset pemerintah daerah akan mempengaruhi pihak investor untuk menanamkan modalnya," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Saya minta pihak dinas pariwisata segera menyelesaikan aset daerah baik legalitas lahan maupun gedung ataupun persoalan sengketa," katanya di Sungailiat, Rabu.
Dikatakan, terdata ada 16 aset yang dibawah pengelolaan dinas pariwisata yang saat ini menjadi fokus penanganan untuk diselesaikan.
"Dari jumlah belasan objek aset tersebut diketahui terdapat tiga kawasan yang mengalami kendala pembuatan sertifikat karena bersinggungan dengan kawasan hutan lindung," jelasnya.
Kemudian terdapat enam objek yang bersengketa dengan warga serta aset lainnya belum memiliki sertifikat kepemilikan. Pengamanan aset milik pemerintah Kabupaten Bangka yang tersebar disejumlah tempat sangat perlu dilakukan pendataan sebagai warisan anak cucu kedepan serta adanya kepastian hukum agar pihak ketiga tidak ragu untuk berinvestasi.
"Saya sarankan aset yang bersengketa dengan warga hendaknya diselesaikan dengan jalan musyarawarah sehingga tidak saling merugikan kedua belah pihak," kata bupati.
Diprogramkan tahun 2021, tercatat sejumlah aset akan dikukuhkan seperti lahan dan gedung olahraga (Orom), lahan di Tanjung Belayar serta lahan di Tambang 23 yang masih tersisa tujuh hektar untuk diselesaikan.
"Legalitas lahan aset pemerintah daerah akan mempengaruhi pihak investor untuk menanamkan modalnya," jelasnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021