Toboali (Antara Babel) - Nelayan tradisional Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung, menolak dua unit kapal isap produksi (KIP) yang akan beroperasi di laut Kelambui.
"Nelayan menolak kehadiran dua unit KIP itu karena akan berdampak hasil tangkapan ikan nelayan daerah itu menurun," kata Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Bangka Selatan, Wiwid di Toboali, Selasa.
Berdasarkan laporan dan keluhan nelayan, katanya, kedua KIP itu dapat merusak terumbu karang di wilayah tangkap ikan di laut Kelambui.
"Para nelayan meminta PPM memfasilitasi dan mendukung warga pesisir untuk menolak KIP tersebut, karena kehadiran kapal tambang timah jelas akan merusak lingkungan laut," ujarnya.
Ia menduga, kehadiran kedua KIP itu ilegal karena tidak ada sosialisasi dari perusahaan tambang pemilik KIP itu kepada warga pesisir.
"Jika memang melalui prosedur yang resmi tentu tidak ada pro dan kontra di warga, sehingga kehadiran kapal itu wajib ditolak dan jangan beroperasi di wilayah tangkap nelayan," ujarnya.
Untuk itu, katanya, kedua KIP diminta untuk segera meninggalkan area laut Kelambui, untuk mencegah penolakan yang anarkis dari warga pesisir yang resah.
"Saat ini, masalah KIP milik PT. SJI belum selesai, jangan ditambah lagi dengan persoalan baru, sebaiknya pihak perusahaan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan jangan asal masuk dan terkesan main paksa," ujarnya.
Sebagai ketua organisasi, katanya, pihaknya berkomitmen menjaga keutuhan NKRI ini, wajib bagi PPM untuk menjaga keutuhan laut Babel ini karena sudah menjadi tekad dan pedoman yang harus ditegakkan.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat bertindak tegas dan tidak takut terhadap tekanan dari pihak-pihak tertentu karena kami siap mendukung kebijakan pemerintah yang promasyarakat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Nelayan menolak kehadiran dua unit KIP itu karena akan berdampak hasil tangkapan ikan nelayan daerah itu menurun," kata Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Bangka Selatan, Wiwid di Toboali, Selasa.
Berdasarkan laporan dan keluhan nelayan, katanya, kedua KIP itu dapat merusak terumbu karang di wilayah tangkap ikan di laut Kelambui.
"Para nelayan meminta PPM memfasilitasi dan mendukung warga pesisir untuk menolak KIP tersebut, karena kehadiran kapal tambang timah jelas akan merusak lingkungan laut," ujarnya.
Ia menduga, kehadiran kedua KIP itu ilegal karena tidak ada sosialisasi dari perusahaan tambang pemilik KIP itu kepada warga pesisir.
"Jika memang melalui prosedur yang resmi tentu tidak ada pro dan kontra di warga, sehingga kehadiran kapal itu wajib ditolak dan jangan beroperasi di wilayah tangkap nelayan," ujarnya.
Untuk itu, katanya, kedua KIP diminta untuk segera meninggalkan area laut Kelambui, untuk mencegah penolakan yang anarkis dari warga pesisir yang resah.
"Saat ini, masalah KIP milik PT. SJI belum selesai, jangan ditambah lagi dengan persoalan baru, sebaiknya pihak perusahaan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan jangan asal masuk dan terkesan main paksa," ujarnya.
Sebagai ketua organisasi, katanya, pihaknya berkomitmen menjaga keutuhan NKRI ini, wajib bagi PPM untuk menjaga keutuhan laut Babel ini karena sudah menjadi tekad dan pedoman yang harus ditegakkan.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat bertindak tegas dan tidak takut terhadap tekanan dari pihak-pihak tertentu karena kami siap mendukung kebijakan pemerintah yang promasyarakat," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015