Koba, Babel, (ANTARA) - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman mengingatkan kapal isap produksi tidak merusak area tangkap nelayan dan mengganggu aktivitas pencari ikan tersebut.
"Masalah kapal isap produksi, saya minta berjalan sesuai aturan dan PT Timah memang memiliki izin, tapi kaidah dan aturan tetap harus diikuti," ujarnya di Desa Kebintik, Minggu.
Bupati mengatakan itu saat menggelar pertemuan dengan sejumlah nelayan dan menampung sejumlah keluhan nelayan, terutama terkait dengan kapal isap produksi dan pendangkalan TPI.
"Apapun yang terjadi, persoalan masyarakat nelayan adalah bagian dari persoalan pemerintah daerah yang wajib kami atasi dan dicarikan solusinya," ujarnya.
Baca juga: PT Timah Tbk tambah enam kapal isap untuk tingkatkan produksi
Ia juga meminta, jangan sampai masyarakat nelayan dan PT Timah tidak ada komunikasi sehingga pengoperasian KIP menimbulkan penolakan dari masyarakat nelayan.
"Sudah saya sampaikan bahwa alur eksploitasi timah lepas pantai yang dilakukan PT Timah Tbk, ternyata sudah menyimpang dari kesepakatan dan saya meminta kepada pihak terkait untuk berada di jalur semestinya," tegas Algafri.
Bupati mengatakan penolakan dari nelayan terhadap beroperasinya KIP tentu ada sesuatu yang dapat merugikan mereka.
"Terutama wilayah tangkap nelayan menjadi terganggu, saya minta pemilik KIP bisa memperhatikan kaedah dalam menambang bijih timah karena ada ratusan nelayan yang merasa area tangkap mereka dirusak sehingga mengurangi hasil tangkapan," ujarnya.
Baca juga: Eksplore keindahan pulau Ketawai bersama milenial berwisata dan PT Timah
Algafry Rahman mengatakan apapun yang menjadi persoalan masyarakat, maka menjadi persoalan Pemkab Bangka Tengah.
"Memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dan perbaiki, tetapi tidak bisa langsung jadi, ada tahapan dan prosesnya, saya juga minta agar masyarakat bisa memahami hal tersebut," tuturnya.
Bupati juga menyikapi keluhan nelayan terkait pendangkalan alur masuk TPI, sehingga para nelayan harus berjalan kaki sejauh satu kilometer.
"Berjalan sejauh satu kilometer, ini memang sebuah kendala dan pemerintah segera mengatasi persoalan itu," ujarnya.
Baca juga: Bupati Bateng apresiasi PT Timah bantu pemdes tingkatkan layanan kesehatan warga
