Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mulkan minta seluruh pemerintah desa di daerahnya mendukung dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan cara memaksimalkan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik.
Hal itu disampaikan Mulkan di Puding Besar, Kamis, dalam kegiatan review pelaksanaan APBdes Tahun 2020.
"Saya minta seluruh pemerintah desa mendukung dalam mempertahankan WTP yang sudah lima tahun diraih pemerintah Bangka dengan cara mengelola dana desa dengan maksimal serta mampu mempertanggungjawabkannya," jelasnya.
Bupati mengatakan, opini WTP yang diraihnya tersebut merupakan kunci untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat karena dianggap mampu mengelola keuangan.
"Sesuai dengan aturannya, pemerintah desa yang diberikan keluluasaan dalam pengelolaan dana desa hendakanya benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan program yang direncanakan," ujarnya.
"Pengawasan penggunaan dana desa harus benar-benar maksimal agar penggunaanya tepat sasaran karena saya melihat ada anggaran desa yang sudah mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar," jelasnya.
Mulkan mendorong pemerintah desa dapat mengembangkan potensi desanya guna mendukung pendapatan keuangan desa selain dana transfer dari pemerintah.
"Kita harus mandiri karena tidak tahu kedepannya, apakah dana desa masih terus ditransfer oleh pemerintah pusat ke desa atau sebaliknya," jelasnya.
Penggunaan dana desa tahun 2019, kata bupati terjadi silpa di Desa Nibung namun tidak terjadi masalah karena program kegiatan desa tersebut berjalan lancar dan tidak mengalami kegagalan, tahun 2020 juga terjadi silpa meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.
Sementara untuk penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) kata Mulkan harus dimaksimalkan mengingat hanya 11 desa yang melunasi tunggakan PBB mencapai Rp16 miliar pada tahun 2020.
"Seluruh camat dapat memberikan pemahaman atau edukasi kepada warganya mengenai penerimaan pemerintah dari sektor PBB akan dikembalikan lagi kemasyarakat berupa pembangunan," jelas bupati.
Sedangkan persoalan batas desa kata Mulkan hendaknya segera diselesaikan mengingat masalah ini sudah lama terjadi dan baru beberapa yang sudah selesai persoalan batas desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
Hal itu disampaikan Mulkan di Puding Besar, Kamis, dalam kegiatan review pelaksanaan APBdes Tahun 2020.
"Saya minta seluruh pemerintah desa mendukung dalam mempertahankan WTP yang sudah lima tahun diraih pemerintah Bangka dengan cara mengelola dana desa dengan maksimal serta mampu mempertanggungjawabkannya," jelasnya.
Bupati mengatakan, opini WTP yang diraihnya tersebut merupakan kunci untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat karena dianggap mampu mengelola keuangan.
"Sesuai dengan aturannya, pemerintah desa yang diberikan keluluasaan dalam pengelolaan dana desa hendakanya benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan program yang direncanakan," ujarnya.
"Pengawasan penggunaan dana desa harus benar-benar maksimal agar penggunaanya tepat sasaran karena saya melihat ada anggaran desa yang sudah mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar," jelasnya.
Mulkan mendorong pemerintah desa dapat mengembangkan potensi desanya guna mendukung pendapatan keuangan desa selain dana transfer dari pemerintah.
"Kita harus mandiri karena tidak tahu kedepannya, apakah dana desa masih terus ditransfer oleh pemerintah pusat ke desa atau sebaliknya," jelasnya.
Penggunaan dana desa tahun 2019, kata bupati terjadi silpa di Desa Nibung namun tidak terjadi masalah karena program kegiatan desa tersebut berjalan lancar dan tidak mengalami kegagalan, tahun 2020 juga terjadi silpa meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.
Sementara untuk penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) kata Mulkan harus dimaksimalkan mengingat hanya 11 desa yang melunasi tunggakan PBB mencapai Rp16 miliar pada tahun 2020.
"Seluruh camat dapat memberikan pemahaman atau edukasi kepada warganya mengenai penerimaan pemerintah dari sektor PBB akan dikembalikan lagi kemasyarakat berupa pembangunan," jelas bupati.
Sedangkan persoalan batas desa kata Mulkan hendaknya segera diselesaikan mengingat masalah ini sudah lama terjadi dan baru beberapa yang sudah selesai persoalan batas desa.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021