Jakarta (Antara Babel) - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan partainya tidak ikut mendukung hak angket, baik untuk Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly maupun untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama.
"PAN tidak ikut gaduh di Balai Kota maupun di DPR RI, karena PAN memberikan solusi bagi rakyat," kata Zulkifli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan legislator harus memberikan solusi bagi rakyat, sehingga jangan terus bertengkar, karena tidak bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat.
Menurut dia, semua pihak harus menjadi jalan keluar agar program-program pembangunan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk membangun bangsa dan negara.
"Saya berkali-kali menyampaikan bahwa PAN tidak ikut kegaduhan itu," ujarnya.
Zulkifli mencontohkan untuk masalah di DKI Jakarta, dirinya meminta Gubernur DKI Jakarta memperbaiki komunikasi.
Sementara itu, menurut dia, bagi DPRD juga harus berubah, sehingga pembahasan APBD Provinsi DKI Jakarta berlangsung secara transparan.
"Apabila ada ketidaksepahaman, maka keluarkan Peraturan Gubernur sambil gubernur dan DPRD membahas lebih lanjut, sehingga tidak perlu saling serang kata-kata," katanya.
Dia mengatakan Fraksi PAN di DPR RI dan DPRD DKI Jakarta akan memberikan sikap resmi terkait hak angket itu. Namun, Zulkifli menegaskan bahwa PAN tidak akan ikut kegaduhan dalam politik.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"PAN tidak ikut gaduh di Balai Kota maupun di DPR RI, karena PAN memberikan solusi bagi rakyat," kata Zulkifli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan legislator harus memberikan solusi bagi rakyat, sehingga jangan terus bertengkar, karena tidak bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat.
Menurut dia, semua pihak harus menjadi jalan keluar agar program-program pembangunan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk membangun bangsa dan negara.
"Saya berkali-kali menyampaikan bahwa PAN tidak ikut kegaduhan itu," ujarnya.
Zulkifli mencontohkan untuk masalah di DKI Jakarta, dirinya meminta Gubernur DKI Jakarta memperbaiki komunikasi.
Sementara itu, menurut dia, bagi DPRD juga harus berubah, sehingga pembahasan APBD Provinsi DKI Jakarta berlangsung secara transparan.
"Apabila ada ketidaksepahaman, maka keluarkan Peraturan Gubernur sambil gubernur dan DPRD membahas lebih lanjut, sehingga tidak perlu saling serang kata-kata," katanya.
Dia mengatakan Fraksi PAN di DPR RI dan DPRD DKI Jakarta akan memberikan sikap resmi terkait hak angket itu. Namun, Zulkifli menegaskan bahwa PAN tidak akan ikut kegaduhan dalam politik.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015