Jakarta (Antara Babel) - Staf Ahli Menteri bidang Komunikasi dan Media Massa Henri Subiakto menegaskan rehabiliatasi terhadap tujuh situs Islam yang diblokir masih menunggu proses dalam rapat pimpinan yang lebih tinggi.
"Kita tunggu rapat pimpinan yang memutuskan kebijakan, kalau Menkopolhukam dan BNPT memberi lampu hijau, ya kita langsung cabut. tapi saya apresiasi tujuh situs yang telah mau mengklarifikasi dan berkomunikasi, karena selama ini kita juga tidak tahu," katanya di Jakarta, Selasa, seusai rapat khusus terkait tujuh situs Islam yang protes karena diblokir.
Hal itu dikatakannya menanggapi pertanyaan dari Pemred Hidayatullah.com Mahladi yang menjadi juru bicara tujuh situs Islam yaitu aqlislamiccenter.com, hidayatullah.com, kiblat.net, salam-online.com, panjimas.com, arrahmah.com dan gemaislam.com,yang keberatan atas pemblokiran situsnya.
Kemkominfo memblokir 19 situs Islam atas permintaan BNPT karena dinilai menyebarkan ajaran radikalisme.
Rapat khusus yang dilakukan tersebut dihadiri oleh Dirjend Aplikasi dan Informatika Kemkominfo Bambang Heru Tjahjono, Staf Khusus Kominfo Danrivanto, Staf Ahli Komunikasi dan Media Massa Kemkominfo Henri Subiakto, Juru Bicara BNPT Irfan Idris, Direktur E Bisnis Azhar Hasyim, Kepala Humas Kemkominfo Ismail Cawidu, perwakilan dari Bimas Islam Kemenag Khoiruddin dan perwakilan dari Kemenkopolhukam A Hafil Fuddin.
Dalam kesempatan itu, Henri mengatakan pihaknya hanya meneruskan, bila ada pihak yang berkompeten untuk meminta blokir. "Misalnya kemarin Badan POM, kita laksanakan, siapa lagi kita percaya kalau bukan badan-badan itu. Kita tidak punya filter untuk blokir," tuturnya.
Direktur Deradikalisasi sekaligus Juru Bicara BNPT Irfan Idris mengatakan, pihaknya memiliki tim khusus yang menganalisis situs-situs yang akan dicekal.
Untuk itu, menurut dia, permintaan memblokir tersebut juga memiliki dasar dan bukti-bukti materiil radikalisme pada situs tersebut.
Ia mengatakan, dari analisis yang dilakukan timnya, terdapat kriteris-kriteria menyebarkan paham radikalisme, seperti mengkafirkan pihak lain dengan gampang, memaknai secara dangkal jihad dan mengajak dengan menggunakan cara-cara kekerasan.
Namun demikian, pertemuan dengan tujuh situs Islam tersebut, menurut dia akan menambah komunikasi bersama, sehingga ada jalan untuk menyelesaikan bersama masalah tersebut.
Sebelumnya, Pemred Hidayatullah Mahladi meminta agar BNPT dapat memberitahukan dimanakah letak kesalahan situs-situs Islam tersebut, sehingga di sebut radikal.
Ia juga meminta agar sebelum pemblokiran, Kemenkominfo mengkomunikasikan terlebih dahulu, apa yang salah dengan situs mereka.
Mahladi mengharapkan agar, Kementerian Komunikasi dan. Informatika dapat membuka blokir tersebut segera, sebab hal itu menyandera mereka.
"Terutama tanggung jawab kita kepada pembaca," tukasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kita tunggu rapat pimpinan yang memutuskan kebijakan, kalau Menkopolhukam dan BNPT memberi lampu hijau, ya kita langsung cabut. tapi saya apresiasi tujuh situs yang telah mau mengklarifikasi dan berkomunikasi, karena selama ini kita juga tidak tahu," katanya di Jakarta, Selasa, seusai rapat khusus terkait tujuh situs Islam yang protes karena diblokir.
Hal itu dikatakannya menanggapi pertanyaan dari Pemred Hidayatullah.com Mahladi yang menjadi juru bicara tujuh situs Islam yaitu aqlislamiccenter.com, hidayatullah.com, kiblat.net, salam-online.com, panjimas.com, arrahmah.com dan gemaislam.com,yang keberatan atas pemblokiran situsnya.
Kemkominfo memblokir 19 situs Islam atas permintaan BNPT karena dinilai menyebarkan ajaran radikalisme.
Rapat khusus yang dilakukan tersebut dihadiri oleh Dirjend Aplikasi dan Informatika Kemkominfo Bambang Heru Tjahjono, Staf Khusus Kominfo Danrivanto, Staf Ahli Komunikasi dan Media Massa Kemkominfo Henri Subiakto, Juru Bicara BNPT Irfan Idris, Direktur E Bisnis Azhar Hasyim, Kepala Humas Kemkominfo Ismail Cawidu, perwakilan dari Bimas Islam Kemenag Khoiruddin dan perwakilan dari Kemenkopolhukam A Hafil Fuddin.
Dalam kesempatan itu, Henri mengatakan pihaknya hanya meneruskan, bila ada pihak yang berkompeten untuk meminta blokir. "Misalnya kemarin Badan POM, kita laksanakan, siapa lagi kita percaya kalau bukan badan-badan itu. Kita tidak punya filter untuk blokir," tuturnya.
Direktur Deradikalisasi sekaligus Juru Bicara BNPT Irfan Idris mengatakan, pihaknya memiliki tim khusus yang menganalisis situs-situs yang akan dicekal.
Untuk itu, menurut dia, permintaan memblokir tersebut juga memiliki dasar dan bukti-bukti materiil radikalisme pada situs tersebut.
Ia mengatakan, dari analisis yang dilakukan timnya, terdapat kriteris-kriteria menyebarkan paham radikalisme, seperti mengkafirkan pihak lain dengan gampang, memaknai secara dangkal jihad dan mengajak dengan menggunakan cara-cara kekerasan.
Namun demikian, pertemuan dengan tujuh situs Islam tersebut, menurut dia akan menambah komunikasi bersama, sehingga ada jalan untuk menyelesaikan bersama masalah tersebut.
Sebelumnya, Pemred Hidayatullah Mahladi meminta agar BNPT dapat memberitahukan dimanakah letak kesalahan situs-situs Islam tersebut, sehingga di sebut radikal.
Ia juga meminta agar sebelum pemblokiran, Kemenkominfo mengkomunikasikan terlebih dahulu, apa yang salah dengan situs mereka.
Mahladi mengharapkan agar, Kementerian Komunikasi dan. Informatika dapat membuka blokir tersebut segera, sebab hal itu menyandera mereka.
"Terutama tanggung jawab kita kepada pembaca," tukasnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015