Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai melirik potensi pendapatan daerah dari sektor usaha tambak udang vaname.
"Saat ini ada tercatat sebanyak tujuh usaha tambak udang yang sudah beroperasi dan berizin, saya ingin sektor ini bisa menambah pendapatan daerah dari pajak," kata Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman di Koba, Selasa.
Ia menjelaskan, saat ini sektor usaha tambak udang belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementara sudah ada tujuh usaha tambak udang vaname dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah.
"Ada Raperda yang sudah diajukan dan sedang dikaji tetapi itu hanya mengatur terkait PBB, saya ingin ada pajak persentase dari nilai jual udang vaname," kata mantan Ketua DPRD Bangka Tengah itu.
Namun demikian, bupati juga menginginkan ada budi daya udang vaname yang dikelola kelompok masyarakat.
"Saat ini usaha tambak udang vaname dijalankan masih dijalankan para pemilik modal, ke depan saya ingin ada kelompok budi daya yang menjalankan usaha tersebut.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Wiwik Susanti mengatakan saat ini Pemkab Bangka Tengah baru mendapatkan kontribusi dari usaha tambak udang vaname tersebut dari sektor PBB.
"Kalau tambak udang menggunakan air permukaan, itu pajaknya menjadi kewenangan Pemprov Babel, kita hanya PBB saja. Kecuali mereka juga menggunakan air bawah tanah, itu dikenakan pajak daerah kabupaten," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Saat ini ada tercatat sebanyak tujuh usaha tambak udang yang sudah beroperasi dan berizin, saya ingin sektor ini bisa menambah pendapatan daerah dari pajak," kata Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman di Koba, Selasa.
Ia menjelaskan, saat ini sektor usaha tambak udang belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementara sudah ada tujuh usaha tambak udang vaname dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah.
"Ada Raperda yang sudah diajukan dan sedang dikaji tetapi itu hanya mengatur terkait PBB, saya ingin ada pajak persentase dari nilai jual udang vaname," kata mantan Ketua DPRD Bangka Tengah itu.
Namun demikian, bupati juga menginginkan ada budi daya udang vaname yang dikelola kelompok masyarakat.
"Saat ini usaha tambak udang vaname dijalankan masih dijalankan para pemilik modal, ke depan saya ingin ada kelompok budi daya yang menjalankan usaha tersebut.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Wiwik Susanti mengatakan saat ini Pemkab Bangka Tengah baru mendapatkan kontribusi dari usaha tambak udang vaname tersebut dari sektor PBB.
"Kalau tambak udang menggunakan air permukaan, itu pajaknya menjadi kewenangan Pemprov Babel, kita hanya PBB saja. Kecuali mereka juga menggunakan air bawah tanah, itu dikenakan pajak daerah kabupaten," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021