Pangkalpinang (Antara Babel) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Sungailiat, Kabupaten Bangka, Jumat, menggelar aksi di simpang empat Semabung guna mendesak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menolak rencana pembangunan PLTN di daerah itu.
"Kami minta kepada seluruh jajaran pemerintah untuk membatalkan proses pembangunan PLTN yang mau dibangun di negeri serumpun sebalai ini, karena kami tidak mau Babel menjadi kota mati seperti Chernobyl dan Fukushima," ujar Ketua Umum PMII cabang Sungailiat, Jhoni Iskandar di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan, jika proses pembangunan PLTN terus dilanjutkan maka seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari gubenur, ketua DPRD dan lainnya diimbau agar berdomisili di wilayah pembangunan PLTN tersebut.
"Tidak ada alasan PLTN mau dibangun di Babel, karena PLTN bukanlah solusi untuk mengatasi krisis listrik di Babel. Masih banyak cara untuk mengatasi krisis listrik, misalnya dengan meningkatkan PLTU yang sudah ada," ujarnya.
Pihaknya menilai, gubernur tidak memikirkan nasib masyarakat serta anak cucu yang nantinya bakal terkena imbas radiasi PLTN.
"Jika gubernur tetap memproses perizinan pembangunan PLTN, maka mulai sekarang gubernur harus hengkang dari jabatannya," katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pejabat Babel untuk mengkaji ulang dan berpikir bahwa Provinsi Babel tidak representatif untuk PLTN baik ditinjau dari sisi ekonomi, keamanan, kesehatan, sosial, agama, maupun hukum.
"Jika permintaan kami ini tidak ditanggapin oleh gubernur, maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi yang sama di depan kantor gubernur dengan massa yang lebih banyak lagi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kami minta kepada seluruh jajaran pemerintah untuk membatalkan proses pembangunan PLTN yang mau dibangun di negeri serumpun sebalai ini, karena kami tidak mau Babel menjadi kota mati seperti Chernobyl dan Fukushima," ujar Ketua Umum PMII cabang Sungailiat, Jhoni Iskandar di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan, jika proses pembangunan PLTN terus dilanjutkan maka seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari gubenur, ketua DPRD dan lainnya diimbau agar berdomisili di wilayah pembangunan PLTN tersebut.
"Tidak ada alasan PLTN mau dibangun di Babel, karena PLTN bukanlah solusi untuk mengatasi krisis listrik di Babel. Masih banyak cara untuk mengatasi krisis listrik, misalnya dengan meningkatkan PLTU yang sudah ada," ujarnya.
Pihaknya menilai, gubernur tidak memikirkan nasib masyarakat serta anak cucu yang nantinya bakal terkena imbas radiasi PLTN.
"Jika gubernur tetap memproses perizinan pembangunan PLTN, maka mulai sekarang gubernur harus hengkang dari jabatannya," katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pejabat Babel untuk mengkaji ulang dan berpikir bahwa Provinsi Babel tidak representatif untuk PLTN baik ditinjau dari sisi ekonomi, keamanan, kesehatan, sosial, agama, maupun hukum.
"Jika permintaan kami ini tidak ditanggapin oleh gubernur, maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi yang sama di depan kantor gubernur dengan massa yang lebih banyak lagi," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015