Wakil ketua Komisi 2 DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rio Setiady mengatakan pelaksanaan SKD CPNS yang mewajibkan tes swab akan menjadi beban bagi para pelamar.
"Kami mendapatkan laporan dari masyarakat khususnya para pelamar CPNS yang dikatakan wajib untuk menjalani swab, baik Antigen maupun PCR ketika mengikuti SKD CPNS pada tanggal 2 September nanti. Ini tentunya akan membebani mereka," katanya di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, dalam surat tersebut disebutkan bahwa para pelamar wajib membawa surat bebas corona baik dari uji swab antigen maupun swab PCR.
"Kami melihat ada potensi masalah yang akan muncul dari kebijakan tersebut, pertama akan muncul biaya tambahan bagi calon pelamar CPNS di mana kita ketahui tidak semuanya orang yang mampu, sementara tidak ada biaya pengganti dari pemerintah baik pelamar tersebut diterima ataupun tidak. Bentuk ini merugikan para pelamar jika mereka sudah mengeluarkan uang namun ternyata tidak lolos seleksi," ujarnya.
Selain itu kata Dia, akan muncul potensi kerumunan ketika para pelamar diwajibkan melakukan swab pada waktu satu kali 24 jam atau dua kali 24 jam, yang artinya lokasi yang menyelenggarakan swab antigen dan PCR akan dipenuhi oleh calon pelamar yang ingin melakukan swab tersebut.
Ia mengatakan, tentu hal ini akan membuat konsentrasi para pelamar CPNS menjadi terpecah, apakah mereka akan bisa mengikuti tes jika hasilnya tiba-tiba positif.
"Tentu ini akan menjadi permasalahan selain menanggung beban mental juga akan membuat mereka kehilangan konsentrasi ketika hendak mengikuti ujian. Belum lagi kekhawatiran akan munculnya surat hasil tes langsung yang bisa jadi akan menjadi ramai dikarenakan orang sangat butuh sekali hasil negatif," katanya.
"Peraturan ini berlaku secara nasional, saya kira protokol kesehatan memang wajib kita lakukan untuk mencegah menyebarnya virus corona ini, tetapi untuk kasus di SKD CPNS ini tentu kita harus bijak, karena tidak sama kondisi di Jawa dengan di daerah, maka wajar jika banyak memunculkan gejolak di masyarakat, pemerintah seharusnya merespon hal tersebut saya kira tidak bisa dipukul rata seluruh daerah diperlakukan sama seperti ini," katanya menambahkan.
Dikatakannya, DPRD tentu mendukung upaya pemerintah dalam menekan kasus pandemi corona, tetapi juga mempertimbangkan hal hal yang tidak semua masyarakat sanggup menjalaninya.
"Kami berharap pemerintah pusat dalam hal ini adalah badan kepegawaian nasional, dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut, tentu kita tidak ingin pelaksanaan SKD CPNS ini dilaksanakan dengan suasana yang tidak kondusif," ujarnya.
"Acara pernikahan saja yang jumlahnya ratusan orang bisa dilaksanakan tanpa harus swab PCR atau Antigen, lalu mengapa tidak kita pertimbangkan untuk ujian CPNS sekali ini?," ujarnya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Kami mendapatkan laporan dari masyarakat khususnya para pelamar CPNS yang dikatakan wajib untuk menjalani swab, baik Antigen maupun PCR ketika mengikuti SKD CPNS pada tanggal 2 September nanti. Ini tentunya akan membebani mereka," katanya di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, dalam surat tersebut disebutkan bahwa para pelamar wajib membawa surat bebas corona baik dari uji swab antigen maupun swab PCR.
"Kami melihat ada potensi masalah yang akan muncul dari kebijakan tersebut, pertama akan muncul biaya tambahan bagi calon pelamar CPNS di mana kita ketahui tidak semuanya orang yang mampu, sementara tidak ada biaya pengganti dari pemerintah baik pelamar tersebut diterima ataupun tidak. Bentuk ini merugikan para pelamar jika mereka sudah mengeluarkan uang namun ternyata tidak lolos seleksi," ujarnya.
Selain itu kata Dia, akan muncul potensi kerumunan ketika para pelamar diwajibkan melakukan swab pada waktu satu kali 24 jam atau dua kali 24 jam, yang artinya lokasi yang menyelenggarakan swab antigen dan PCR akan dipenuhi oleh calon pelamar yang ingin melakukan swab tersebut.
Ia mengatakan, tentu hal ini akan membuat konsentrasi para pelamar CPNS menjadi terpecah, apakah mereka akan bisa mengikuti tes jika hasilnya tiba-tiba positif.
"Tentu ini akan menjadi permasalahan selain menanggung beban mental juga akan membuat mereka kehilangan konsentrasi ketika hendak mengikuti ujian. Belum lagi kekhawatiran akan munculnya surat hasil tes langsung yang bisa jadi akan menjadi ramai dikarenakan orang sangat butuh sekali hasil negatif," katanya.
"Peraturan ini berlaku secara nasional, saya kira protokol kesehatan memang wajib kita lakukan untuk mencegah menyebarnya virus corona ini, tetapi untuk kasus di SKD CPNS ini tentu kita harus bijak, karena tidak sama kondisi di Jawa dengan di daerah, maka wajar jika banyak memunculkan gejolak di masyarakat, pemerintah seharusnya merespon hal tersebut saya kira tidak bisa dipukul rata seluruh daerah diperlakukan sama seperti ini," katanya menambahkan.
Dikatakannya, DPRD tentu mendukung upaya pemerintah dalam menekan kasus pandemi corona, tetapi juga mempertimbangkan hal hal yang tidak semua masyarakat sanggup menjalaninya.
"Kami berharap pemerintah pusat dalam hal ini adalah badan kepegawaian nasional, dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut, tentu kita tidak ingin pelaksanaan SKD CPNS ini dilaksanakan dengan suasana yang tidak kondusif," ujarnya.
"Acara pernikahan saja yang jumlahnya ratusan orang bisa dilaksanakan tanpa harus swab PCR atau Antigen, lalu mengapa tidak kita pertimbangkan untuk ujian CPNS sekali ini?," ujarnya menambahkan.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021