Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rio Setiady mendukung program Pangkalpinang menuju zero stunting yang dicanangkan oleh dinas kesehatan kota itu beberapa waktu lalu.
Dalam menekan upaya pencegahan dan penanganan kasus stunting menjadi zero stunting, Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang mencanangkan program ABCD dan E. Yakni, A adalah aktif minum tablet tambah darah. B adalah Bumil teratur periksa kehamilan. C adalah cukupi konsumsi protein hewani. D adalah datang ke posyandu setiap bulan. Dan E adalah ekslusif ASI 6 bulan.
“Permasalahan stunting ini sudah menjadi perhatian kami di komisi I DPRD Kota Pangkalpinang sejak lama. Karena untuk Kota Pangkalpinang, kota yang relatif kecil, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seharusnya lebih mudah dalam menangani stunting. Karena informasi serta akses yang lebih mudah dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Rio, Kamis (25/05).
Oleh karena itu, DPRD Kota Pangkalpinang sangat mendukung kebijakan Pemkot Pangkalpinang melalui Dinas Kesehatan yang telah mencanangkan program dalam penanganan dan pencegahan stunting agar mencapai zero stunting.
“Kami mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai Zero Stunting. Yang paling penting adalah segera sosialisasikan hal ini kepada masyarakat dan membuka pintu puskesmas seluas-luasnya dan segera merespon jika ada laporan ada masyarakat yang terindikasi terpapar stunting,” ujarnya.
Dikatakan Rio, bahwa Kota Pangkalpinang relatif lebih mudah dijangkau, karena berada di lingkup kota yang jaraknya tidak terlalu jauh. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk serius dalam menangani permasalahan ini.
“Kota Pangkalpinang relatif lebih mudah dijangkau masyarakatnya dikarenakan sudah berada dalam lingkup kota yang tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi kami mendorong Dinas Kesehatan agar serius memperhatikan hal ini, jangan sampai kemudian dari tahun ke tahun tidak ada penurunan angka stunting di Kota Pangkalpinang,” tuturnya.
Politikus PKS ini juga mengatakan agar pemerintah juga ikut melibatkan pihak pihak tidak hanya di lingkup pemerintah namun juga komunitas lainnya seperti para ibu pengajian dan lainnya.
“Jangan lupa melibatkan komunitas ibu ibu baik itu pengajian maupun komunitas lainnya. Saya kira ini sebuah langkah yang tepat untuk mendeteksi sejak dini peluang terjadinya kasus stunting,” ujarnya.
“Anggaran rambut pendek untuk menekan angka stunting bisa dimaksimalkan anggaran pusat ataupun dari APBD Kota Pangkalpinang supaya penurunan kasus stunting adalah sebuah realita bukan sekedar Utopia,” katanya.
