Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana mengatakan penertiban aktivitas penambangan biji timah liar yang dilakukan oleh masyarakat harus mengedepankan pendekatan persuasif ditengah situasi kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
"Karena ini masalah diposisi sulit barangkali perlu dilihat dengan lebih dalam lagi agar tetap kondusif antara masyarakat, pelaku tambang dan pihak berwajib," katanya di Tanjung Pandan, Kamis.
Hal ini disampaikan dia menyikapi maraknya aktivitas penambangan bijih timah liar di Kabupaten Belitung yang sebelumnya sempat dilakukan penertiban dan pembinaan oleh Bupati Belitung serta Ketua DPRD Belitung.
Menurut dia, pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat karena saat ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Semua itu harus disikapi dengan bijak baik pelanggaran yang terjadi dan ditinjau kembali sebab akibatnya kalau itu memang betul-betul tidak bisa ditolelir silahkan ditindak," ujarnya.
Disamping itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diharapkan aktif melakukan pengawasan terhadap maraknya aktivitas tambang liar bijih timah meskipun saat ini persoalan izin aktivitas penambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Kalau masalah izin pertambangan sudah ditarik ke pemerintah pusat ada kesan bagaimananya padahal pengawasan tetap ada dan melekat karena harus melihat izin dan lain sebagainya," kata dia.
Ia menyebutkan, aktivitas tambang timah liar atau ilegal memang kerap memicu terjadinya konflik sosial.
"Namun alau bisa disikapi secara bijak atau "restorative justice" karena itu juga diatur secara hukum jangan sampai langsung mengarah ke hukum sehingga tambah sulit bagi masyarakat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Karena ini masalah diposisi sulit barangkali perlu dilihat dengan lebih dalam lagi agar tetap kondusif antara masyarakat, pelaku tambang dan pihak berwajib," katanya di Tanjung Pandan, Kamis.
Hal ini disampaikan dia menyikapi maraknya aktivitas penambangan bijih timah liar di Kabupaten Belitung yang sebelumnya sempat dilakukan penertiban dan pembinaan oleh Bupati Belitung serta Ketua DPRD Belitung.
Menurut dia, pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat karena saat ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Semua itu harus disikapi dengan bijak baik pelanggaran yang terjadi dan ditinjau kembali sebab akibatnya kalau itu memang betul-betul tidak bisa ditolelir silahkan ditindak," ujarnya.
Disamping itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diharapkan aktif melakukan pengawasan terhadap maraknya aktivitas tambang liar bijih timah meskipun saat ini persoalan izin aktivitas penambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Kalau masalah izin pertambangan sudah ditarik ke pemerintah pusat ada kesan bagaimananya padahal pengawasan tetap ada dan melekat karena harus melihat izin dan lain sebagainya," kata dia.
Ia menyebutkan, aktivitas tambang timah liar atau ilegal memang kerap memicu terjadinya konflik sosial.
"Namun alau bisa disikapi secara bijak atau "restorative justice" karena itu juga diatur secara hukum jangan sampai langsung mengarah ke hukum sehingga tambah sulit bagi masyarakat," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021