Gubernur Kepulauan Bangka Belitung meminta pemerintah kabupaten dan kota mendukung program sertifikasi pertanahan, guna meningkatkan investasi dan perekonomian masyarakat di daerah itu.
"Sertifikat tanah merupakan sesuatu hal yang terpenting untuk mendatangkan investor," kata Erzaldi Rosman Djohan saat membuka rapat koordinasi pertanahan di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan dukungan para bupati dan wali kota se-Babel sangat penting dalam mempercepat sertifikasi program pertanahan, karena program ini akan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota tersebut.
"Jika tanah masyarakat telah bersertifikat tentunya PAD dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tentu meningkat," katanya.
Menurut dia manfaat lainnya dengan adanya sertifikat tanah, yakni jikalau pemerintah ingin melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan lebih jelas dari segi hukum.
"Saat ini kendala program PTSL di mana program pemerintah pusat yang merupakan program sertifikat tanah gratis, namun hingga saat ini masih banyaknya kabupaten/kota yang belum membebaskan BPHTB tahap pertama," katanya.
Ia sangat disayangkan peran aktif kepala daerah masih kurang untuk mendukung program pemerintah pusat ini, karena manfaatnya banyak sekali untuk masyarakat.
"Hingga saat ini, tingkat investor yang ingin berinvestasi di Kota Pangkalpinang dan Belitung sangat tinggi, namun mereka ragu karena tanah yang mereka beli belum jelas status hukumnya. jadi ini harus menjadi perhatian betul sebab berimbas pada peningkatan ekonomi daerah tersebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Sertifikat tanah merupakan sesuatu hal yang terpenting untuk mendatangkan investor," kata Erzaldi Rosman Djohan saat membuka rapat koordinasi pertanahan di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan dukungan para bupati dan wali kota se-Babel sangat penting dalam mempercepat sertifikasi program pertanahan, karena program ini akan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota tersebut.
"Jika tanah masyarakat telah bersertifikat tentunya PAD dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tentu meningkat," katanya.
Menurut dia manfaat lainnya dengan adanya sertifikat tanah, yakni jikalau pemerintah ingin melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan lebih jelas dari segi hukum.
"Saat ini kendala program PTSL di mana program pemerintah pusat yang merupakan program sertifikat tanah gratis, namun hingga saat ini masih banyaknya kabupaten/kota yang belum membebaskan BPHTB tahap pertama," katanya.
Ia sangat disayangkan peran aktif kepala daerah masih kurang untuk mendukung program pemerintah pusat ini, karena manfaatnya banyak sekali untuk masyarakat.
"Hingga saat ini, tingkat investor yang ingin berinvestasi di Kota Pangkalpinang dan Belitung sangat tinggi, namun mereka ragu karena tanah yang mereka beli belum jelas status hukumnya. jadi ini harus menjadi perhatian betul sebab berimbas pada peningkatan ekonomi daerah tersebut," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021