DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendorong pemerintah kota setempat agar menggali pendapatan di sektor yang lebih prospektif daripada berharap pada pendapatan retribusi minuman beralkohol yang sangat kecil.
"Pendapatan retribusi dari penjualan minuman beralkohol sangat kecil, ini merupakan hasil evaluasi rapat Pansus ketika membahas Raperda larangan minuman beralkohol di tahun 2015. Masukan yang diterima oleh pemerintah kota hanya sekitar Rp15 juta per tahun, artinya tidak sampai Rp2 juta dalam satu bulan," kata Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, Senin.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk kreatif mencari pemasukan dari sektor lain yang jauh lebih menjanjikan untuk kota dagang dan jasa seperti kota Pangkalpinang ini.
"Kita punya potensi wisata sejarah, kita juga punya potensi wisata kuliner serta wisata khusus seperti di Kampung Melayu Tuatunu dan juga Pantai Pasir Padi yang masih bisa digali potensinya untuk mengundang wisatawan datang ke kota ini," ujarnya.
Menurutnya potensi sosial media sebagai sarana untuk mengiklankan potensi daerah perlu juga digali oleh dinas terkait seperti dinas Kominfo dan humas pemerintah kota, karena hari ini ketika corona melandai orang sudah mulai banyak melirik tempat tempat wisata khususnya masyarakat di Pulau Bangka.
"Saya kira ini sejalan dengan kondisi hari ini, di mana orang banyak berada di depan handphone atau laptop, dengan memanfaatkan influencer dan youtuber untuk memaksimalkan potensi yang ada di Kota Pangkalpinang," katanya.
Ia mengatakan, Perda distribusi dan penjualan minol ini cukup sensitif bagi masyarakat Kota Pangkalpinang.
"Saya kira kearifan lokal seperti ini jangan sampai dipaksakan pada masyarakat kita, karena sektor perdagangan minuman berakohol bukan merupakan urusan wajib pemerintah kota, tetapi hanya urusan pilihan," katanya.
Menurutnya lebih baik pemkot fokus saja untuk memperkuat perdagangan dan jasa yang sejalan dengan budaya masyarakat di Kota Pangkalpinang.
"Banyak sekali yang belum dioptimalkan, inilah tugas dari pemerintah kota bersama-sama dengan pihak ketiga serta masyarakat agar pemasukan daerah dapat berimbas kepada kesejahteraan masyarakat kita," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Pendapatan retribusi dari penjualan minuman beralkohol sangat kecil, ini merupakan hasil evaluasi rapat Pansus ketika membahas Raperda larangan minuman beralkohol di tahun 2015. Masukan yang diterima oleh pemerintah kota hanya sekitar Rp15 juta per tahun, artinya tidak sampai Rp2 juta dalam satu bulan," kata Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, Senin.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk kreatif mencari pemasukan dari sektor lain yang jauh lebih menjanjikan untuk kota dagang dan jasa seperti kota Pangkalpinang ini.
"Kita punya potensi wisata sejarah, kita juga punya potensi wisata kuliner serta wisata khusus seperti di Kampung Melayu Tuatunu dan juga Pantai Pasir Padi yang masih bisa digali potensinya untuk mengundang wisatawan datang ke kota ini," ujarnya.
Menurutnya potensi sosial media sebagai sarana untuk mengiklankan potensi daerah perlu juga digali oleh dinas terkait seperti dinas Kominfo dan humas pemerintah kota, karena hari ini ketika corona melandai orang sudah mulai banyak melirik tempat tempat wisata khususnya masyarakat di Pulau Bangka.
"Saya kira ini sejalan dengan kondisi hari ini, di mana orang banyak berada di depan handphone atau laptop, dengan memanfaatkan influencer dan youtuber untuk memaksimalkan potensi yang ada di Kota Pangkalpinang," katanya.
Ia mengatakan, Perda distribusi dan penjualan minol ini cukup sensitif bagi masyarakat Kota Pangkalpinang.
"Saya kira kearifan lokal seperti ini jangan sampai dipaksakan pada masyarakat kita, karena sektor perdagangan minuman berakohol bukan merupakan urusan wajib pemerintah kota, tetapi hanya urusan pilihan," katanya.
Menurutnya lebih baik pemkot fokus saja untuk memperkuat perdagangan dan jasa yang sejalan dengan budaya masyarakat di Kota Pangkalpinang.
"Banyak sekali yang belum dioptimalkan, inilah tugas dari pemerintah kota bersama-sama dengan pihak ketiga serta masyarakat agar pemasukan daerah dapat berimbas kepada kesejahteraan masyarakat kita," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021