![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://babel.antaranews.com/berita/225569/bakamla-ri-pimpin-latihan-penegakan-hukum-coast-guard-bersama-19-negara&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/12/30/antarafoto-capaian-kerja-akhir-tahun-bakamla-301220-mrh-4.jpg&description=Bakamla RI pimpin latihan penegakan hukum "coast guard" bersama 19 negara){kind=link}
Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI memimpin pelatihan penegakan hukum bagi personel "coast guard" (penjaga pantai) bersama sejumlah perwakilan dari 19 negara.
"Perwakilan 19 negara dikumpulkan Bakamla RI untuk hadir dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas personel," kata Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita dalam keterangan yang diterima di Batam Kepulauan Riau, Senin.
Pembukaan kegiatan yang berpusat di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang, turut dihadiri Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, dan Asdep Aspasaf Kemenko Polhukam Pribadi Setiono, Senin.
Disebutkan, Bakamla RI telah menjadi "leading sector" (sektor yang memimpin) dalam "Pilar Capacity Building" sejak 2008 di forum Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM). Maka Bakamla RI mengumpulkan perwakilan negara-negara anggota HACGAM di dalam pelatihan daring yang bertajuk "Law of the Sea and Maritime Enforcement Training" (Pelatihan Penegakan Hukum Laut dan Maritim).
Selain Indonesia, negara-negara yang berpartisipasi adalah Australia, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Turki, dan Vietnam.
Menurut Wisnu, meski kegiatan dilangsungkan secara daring, namun tidak mengurangi minat dan antusiasme negara-negara anggota HACGAM untuk mengirimkan perwakilannya sebagai partisipan kegiatan.
Ia menyatakan, kegiatan itu relatif esensial dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman personel terhadap hukum laut internasional dan penerapannya, terutama penegakan hukum di laut yang senantiasa menyesuaikan dengan tren keamanan yang sedang terjadi.
Pelatihan itu menghadirkan narasumber kawakan di bidang Hukum Laut Internasional, antara lain Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Agoes, Wakil Dekan Fakultas Hukum Unpad Gusman Catur Siswandi, Dosen Bidang Studi Hukum Internasional Universitas Indonesia Aristyo Rizka Darmawan, Kasubdit Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Bakamla RI Kolonel Bakamla Hudiansyah Is Nursal, International Narcotics and Law Enforcement (INL) Kim Penland, dan Regional Support Office the Bali Process Ni Ni Aung.
Perwakilan instansi penegakan hukum di laut dari Indonesia yang turut berpartisipasi di antaranya dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Hukum dan HAM.
"Menanggapi antusiasme peserta, ratusan personel turut bergabung dalam pelatihan daring ini. Diharapkan cita-cita ideal segera terwujud dalam kontribusi pengamanan laut di kawasan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Perwakilan 19 negara dikumpulkan Bakamla RI untuk hadir dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas personel," kata Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita dalam keterangan yang diterima di Batam Kepulauan Riau, Senin.
Pembukaan kegiatan yang berpusat di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang, turut dihadiri Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, dan Asdep Aspasaf Kemenko Polhukam Pribadi Setiono, Senin.
Disebutkan, Bakamla RI telah menjadi "leading sector" (sektor yang memimpin) dalam "Pilar Capacity Building" sejak 2008 di forum Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM). Maka Bakamla RI mengumpulkan perwakilan negara-negara anggota HACGAM di dalam pelatihan daring yang bertajuk "Law of the Sea and Maritime Enforcement Training" (Pelatihan Penegakan Hukum Laut dan Maritim).
Selain Indonesia, negara-negara yang berpartisipasi adalah Australia, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Turki, dan Vietnam.
Menurut Wisnu, meski kegiatan dilangsungkan secara daring, namun tidak mengurangi minat dan antusiasme negara-negara anggota HACGAM untuk mengirimkan perwakilannya sebagai partisipan kegiatan.
Ia menyatakan, kegiatan itu relatif esensial dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman personel terhadap hukum laut internasional dan penerapannya, terutama penegakan hukum di laut yang senantiasa menyesuaikan dengan tren keamanan yang sedang terjadi.
Pelatihan itu menghadirkan narasumber kawakan di bidang Hukum Laut Internasional, antara lain Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Agoes, Wakil Dekan Fakultas Hukum Unpad Gusman Catur Siswandi, Dosen Bidang Studi Hukum Internasional Universitas Indonesia Aristyo Rizka Darmawan, Kasubdit Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Bakamla RI Kolonel Bakamla Hudiansyah Is Nursal, International Narcotics and Law Enforcement (INL) Kim Penland, dan Regional Support Office the Bali Process Ni Ni Aung.
Perwakilan instansi penegakan hukum di laut dari Indonesia yang turut berpartisipasi di antaranya dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Hukum dan HAM.
"Menanggapi antusiasme peserta, ratusan personel turut bergabung dalam pelatihan daring ini. Diharapkan cita-cita ideal segera terwujud dalam kontribusi pengamanan laut di kawasan," kata dia.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021