Pangkalpinang (Antara Babel) - Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Brigjend Pol Gatot Subiyaktoro meminta para Kapolres segera berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat guna mengindari dan mencegah konflik Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) di daearah itu.
"Apabila mereka sudah mengetahui peristiwa yang berpotensi berujung konflik, maka harus segera berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar konflik itu tidak terjadi di wilayah masing-masing," ujarnya di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya telah mengantongi 40 potensi konflik masyarakat yang dikhawatirkan muncul bersamaan dengan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 9 Desember 2015.
"Potensi konflik tersebut berkaitan dengan SARA seperti permasalahan tapal batas wilayah, pertambangan hingga buruh," jelasnya.
Ia mengatakan, dengan adanya potensi konflik tersebut, maka para Kapolres harus segera menghubungi tokoh agama dan masyarakat agar diselesaikan permasalahannya, terlebih yang berkaitan dengan SARA.
Selain itu dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih santun dalam berekspresi atau menyampaikan aspirasi, termasuk pada momen pilkada seperti pengawasan pelanggaran pemilu.
Menurut dia, penciuman masyarakat atas indikasi pelanggaran pemilu bahkan lebih tajam dari elemen lainnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam pesta demokrasi ini.
"Masyarakat juga bisa membantu dalam mengawasi beberapa pelanggaran waktu kampanye seperti praktik pelanggaran SARA, pembagian uang, sembako atau barang dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Sedangkan Kepolisian harus tetap netral dan bersedia menggandeng masyarakat untuk menginformasikan adanya pelanggaran dalam pemilu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Apabila mereka sudah mengetahui peristiwa yang berpotensi berujung konflik, maka harus segera berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar konflik itu tidak terjadi di wilayah masing-masing," ujarnya di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya telah mengantongi 40 potensi konflik masyarakat yang dikhawatirkan muncul bersamaan dengan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 9 Desember 2015.
"Potensi konflik tersebut berkaitan dengan SARA seperti permasalahan tapal batas wilayah, pertambangan hingga buruh," jelasnya.
Ia mengatakan, dengan adanya potensi konflik tersebut, maka para Kapolres harus segera menghubungi tokoh agama dan masyarakat agar diselesaikan permasalahannya, terlebih yang berkaitan dengan SARA.
Selain itu dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih santun dalam berekspresi atau menyampaikan aspirasi, termasuk pada momen pilkada seperti pengawasan pelanggaran pemilu.
Menurut dia, penciuman masyarakat atas indikasi pelanggaran pemilu bahkan lebih tajam dari elemen lainnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam pesta demokrasi ini.
"Masyarakat juga bisa membantu dalam mengawasi beberapa pelanggaran waktu kampanye seperti praktik pelanggaran SARA, pembagian uang, sembako atau barang dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Sedangkan Kepolisian harus tetap netral dan bersedia menggandeng masyarakat untuk menginformasikan adanya pelanggaran dalam pemilu," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015