Sebanyak 39 pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang digelar oleh Kementerian Perdagangan RI.
"Pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan melalui KUMKM harus diteruskan digerak guna mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB serta pembangunan yang berkelanjutan," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babel, Yulizar Adnan, di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, rakorda KUMKM Tahun 2022 ini diikuti sebanyak 39 peserta yang menghadirkan narasumber Sekretaris Deputi UKM Kemenkop UKM, Pengawas Koperasi Ahli Madya Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM, Kepala Bidang digitalisasi Kadin Indonesia, dan Ketua Koperasi Pemasaran Gensa.
"Pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan melalui koperasi dan UMKM. Hal ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, peningkatan PDRB perkapita masyarakat serta menunjang pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Yulizar menyatakan bahwa keterpaduan pengembangan KUMKM dari program dan kegiatan yang telah dilakukan dan dengan diagnosa yang sesuai dengan potensi daerah dilakukan untuk menjawab tantangan yang terjadi.
Pengembangan ini juga harus disesuaikan dengan arah kebijakan yang ditetapkan Kemenkop UKM mengingat anggaran yang terbatas.
"Program dan kegiatan pengembangan harus disusun secara selektif dalam rumusan dan usulan rencana pembangunan kedepan berdasarkan potensi daerah dan anggaran yang ada," ujarnya.
Kehadiran koperasi di Babel cukup besar, dan tercatat hingga Maret 2022 terdapat 1.127 koperasi. Dari data ini, sebanyak 719 koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai 37.784 orang. Kehadiran koperasi dapat menunjukkan peran dan fungsinya sebagai soko guru ekonomi.
"Kehadiran koperasi harus mampu menunjukkan peran dan fungsinya dalam perekonomian. Dimana meningkatkan kualitas koperasi lebih baik dari pada meningkatkan kuantitas koperasi. Koperasi berkualitas akan mampu menunjukkan eksistensi sebagai soko guru ekonomi," katanya.
Yulizar menambahkan, pemerintah terus mendorong pertumbuhan dan peran UMKM. Tercatat hingga April 2022 terdapat sebanyak 161.186 UMKM. Dimana terdiri 124.601 usaha mikro, 2.900 unit usaha kecil dan 86 unit usaha menengah.
Pemberdayaan KUMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemberdayaan juga akan memberikan gambaran nyata terlaksananya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dengan adanya PP Nomor 7 tahun 2002 ini mampu meningkatkan program dan dukungan bagi kemajuan UMKM. Semua fasilitasi dan program pun diberikan pemerintah untuk mensuport perkembangan KUMKM di Babel.
"Semua fasilitasi dan program pun diberikan pemerintah untuk mensupport perkembangan KUMKM di Babel" ujarnya.
Pemerintah terus mendorong kemajuan UMKM. Berbagai program dihadirkan seperti mempermudah pelayanan perizinan, dukungan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan dan digitalisasi bagi UMKM.
"Program seperti fasilitasi halal, standar produk, kemitraan UMKM koperasi, digitalisasi, penerbitan NIB berbasis OSS dan promosi dan pemasaran berbasis e-commerce pun hadir dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM," ujarnya.
Yulizar berharap rakorda pemberdayaan KUMKM ini mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan menjadi solusi atas permasalahan yang ditemui dilapangan.
"Rakorda ini diharapkan menghasilkan keputusan dan solusi yang tepat. Selain itu juga diharapkan terjalinnya sinergi kita semua untuk menyukseskan program-program pemberdayaan UMKM guna terus mensupport perkembangan UMKM di Babel," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan melalui KUMKM harus diteruskan digerak guna mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB serta pembangunan yang berkelanjutan," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babel, Yulizar Adnan, di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, rakorda KUMKM Tahun 2022 ini diikuti sebanyak 39 peserta yang menghadirkan narasumber Sekretaris Deputi UKM Kemenkop UKM, Pengawas Koperasi Ahli Madya Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM, Kepala Bidang digitalisasi Kadin Indonesia, dan Ketua Koperasi Pemasaran Gensa.
"Pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan melalui koperasi dan UMKM. Hal ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, peningkatan PDRB perkapita masyarakat serta menunjang pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Yulizar menyatakan bahwa keterpaduan pengembangan KUMKM dari program dan kegiatan yang telah dilakukan dan dengan diagnosa yang sesuai dengan potensi daerah dilakukan untuk menjawab tantangan yang terjadi.
Pengembangan ini juga harus disesuaikan dengan arah kebijakan yang ditetapkan Kemenkop UKM mengingat anggaran yang terbatas.
"Program dan kegiatan pengembangan harus disusun secara selektif dalam rumusan dan usulan rencana pembangunan kedepan berdasarkan potensi daerah dan anggaran yang ada," ujarnya.
Kehadiran koperasi di Babel cukup besar, dan tercatat hingga Maret 2022 terdapat 1.127 koperasi. Dari data ini, sebanyak 719 koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai 37.784 orang. Kehadiran koperasi dapat menunjukkan peran dan fungsinya sebagai soko guru ekonomi.
"Kehadiran koperasi harus mampu menunjukkan peran dan fungsinya dalam perekonomian. Dimana meningkatkan kualitas koperasi lebih baik dari pada meningkatkan kuantitas koperasi. Koperasi berkualitas akan mampu menunjukkan eksistensi sebagai soko guru ekonomi," katanya.
Yulizar menambahkan, pemerintah terus mendorong pertumbuhan dan peran UMKM. Tercatat hingga April 2022 terdapat sebanyak 161.186 UMKM. Dimana terdiri 124.601 usaha mikro, 2.900 unit usaha kecil dan 86 unit usaha menengah.
Pemberdayaan KUMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemberdayaan juga akan memberikan gambaran nyata terlaksananya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dengan adanya PP Nomor 7 tahun 2002 ini mampu meningkatkan program dan dukungan bagi kemajuan UMKM. Semua fasilitasi dan program pun diberikan pemerintah untuk mensuport perkembangan KUMKM di Babel.
"Semua fasilitasi dan program pun diberikan pemerintah untuk mensupport perkembangan KUMKM di Babel" ujarnya.
Pemerintah terus mendorong kemajuan UMKM. Berbagai program dihadirkan seperti mempermudah pelayanan perizinan, dukungan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan dan digitalisasi bagi UMKM.
"Program seperti fasilitasi halal, standar produk, kemitraan UMKM koperasi, digitalisasi, penerbitan NIB berbasis OSS dan promosi dan pemasaran berbasis e-commerce pun hadir dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM," ujarnya.
Yulizar berharap rakorda pemberdayaan KUMKM ini mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan menjadi solusi atas permasalahan yang ditemui dilapangan.
"Rakorda ini diharapkan menghasilkan keputusan dan solusi yang tepat. Selain itu juga diharapkan terjalinnya sinergi kita semua untuk menyukseskan program-program pemberdayaan UMKM guna terus mensupport perkembangan UMKM di Babel," harapnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022