Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady meminta kepada dinas pendidikan agar mengakomodir sekolah swasta saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2022.
"PPDB 2022 sudah di depan mata dan kita berharap pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan yang telah menyusun program dan tahapan penerimaan peserta didik baru 2022 untuk tidak melupakan kuota bagi sekolah swasta," katanya di Pangkalpinang, Selasa.
Bagaimanapun menurut Dia, selama ini pendidikan sekolah swasta telah membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan Wajib Belajar 9 tahun di Kota Pangkalpinang.
"Jangan sampai kita mengabaikan peran yang selama ini telah dilakukan oleh sekolah swasta. Karena daya tampung sekolah negeri tidak akan mencukupi untuk seluruh siswa baik tingkat SD maupun SMP di Kota Pangkalpinang," katanya.
Selain itu, kata Dia, jangan lagi ada pemaksaan kuota yang melebihi batas maksimum rombongan belajar, karena ini jelas tidak akan baik untuk kegiatan belajar mengajar di kelas karena sudah terlalu penuh.
"Dengan keterlibatan pihak swasta di bidang pendidikan, maka pemerintah daerah sebaiknya juga memikirkan bagaimana bantuan operasional yang bisa diberikan kepada sekolah swasta sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.
Dikatakannya, lebih bagus jika perwakilan sekolah swasta juga diundang dan dilibatkan dalam pembahasan teknis PPDB 2022 ini.
Ia menegaskan, jangan sampai ada anak-anak yang tidak sekolah karena tidak tertampung di sekolah negeri dan tidak mampu membayar di sekolah swasta. Karena wajib belajar 9 tahun adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengusahakannya.
"Kami di DPRD Kota Pangkalpinang akan mengawasi pelaksanaan PPDB ini Tahap demi tahapnya yang penting anak-anak kita bersekolah dan jangan ada yang sampai putus sekolah hanya gara-gara tidak mendapatkan kelas atau kendala ekonomi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"PPDB 2022 sudah di depan mata dan kita berharap pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan yang telah menyusun program dan tahapan penerimaan peserta didik baru 2022 untuk tidak melupakan kuota bagi sekolah swasta," katanya di Pangkalpinang, Selasa.
Bagaimanapun menurut Dia, selama ini pendidikan sekolah swasta telah membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan Wajib Belajar 9 tahun di Kota Pangkalpinang.
"Jangan sampai kita mengabaikan peran yang selama ini telah dilakukan oleh sekolah swasta. Karena daya tampung sekolah negeri tidak akan mencukupi untuk seluruh siswa baik tingkat SD maupun SMP di Kota Pangkalpinang," katanya.
Selain itu, kata Dia, jangan lagi ada pemaksaan kuota yang melebihi batas maksimum rombongan belajar, karena ini jelas tidak akan baik untuk kegiatan belajar mengajar di kelas karena sudah terlalu penuh.
"Dengan keterlibatan pihak swasta di bidang pendidikan, maka pemerintah daerah sebaiknya juga memikirkan bagaimana bantuan operasional yang bisa diberikan kepada sekolah swasta sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.
Dikatakannya, lebih bagus jika perwakilan sekolah swasta juga diundang dan dilibatkan dalam pembahasan teknis PPDB 2022 ini.
Ia menegaskan, jangan sampai ada anak-anak yang tidak sekolah karena tidak tertampung di sekolah negeri dan tidak mampu membayar di sekolah swasta. Karena wajib belajar 9 tahun adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengusahakannya.
"Kami di DPRD Kota Pangkalpinang akan mengawasi pelaksanaan PPDB ini Tahap demi tahapnya yang penting anak-anak kita bersekolah dan jangan ada yang sampai putus sekolah hanya gara-gara tidak mendapatkan kelas atau kendala ekonomi," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022