Jakarta (Antara Babel) - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan peristiwa Lumajang yang menyebabkan seorang petani meninggal dan seorang lainnya kritis merupakan bukti aparat pemerintahan dari tingkat atas hingga bawah kurang memiliki kepekaan adanya potensi konflik.
"Kejadian tersebut menunjukkan aparat pemerintahan hingga tingkat bawah seharusnya memiliki kepekaan terhadap potensi konflik sosial-horizontal terkait sumber daya alam," katanya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dengan kepekaan tersebut maka deteksi dini diharapkan dapat dilakukan dan langkah pencegahan bisa dijalankan.
Arsul mengatakan, dibentuknya tim investigasi kasus Lumajang oleh Komisi III ini merupakan respon DPR terhadap pengaduan beberapa aktivis LSM, ormas dan tokoh-tokoh masyarakat yang disampaikan melalui beberapa anggota Komisi III.
"Rencananya dalam beberapa hari kedepan, kami akan turun ke lapangan," ujarnya.
Tim itu menurut politikus PPP tersebut, ingin melihat dan mendengar sendiri dari masyarakat, terutama terkait dengan respon aparat kepolisian terhadap laporan sebelumnya dan penanganan pasca kejadian.
Sebelumnya, seorang petani meninggal dunia (Salim Kancil) dan seorang lainnya kritis (Tosan) akibat dianiaya sekelompok orang di Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu (26/9).
Peristiwa tersebut diduga karena kedua petani tersebut sering melakukan penolakan terhadap penambangan pasir ilegal di daerahnya.
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan Komisi III membentuk tim khusus menginvestigasi kasus Lumajang tersebut.
"Komisi III DPR dalam rapat pleno tadi (Rabu, 30/9) memutuskan membentuk tim untuk turun ke Lumajang," kata Aziz, Rabu (30/9).
Dia menjelaskan tim itu terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi di Komisi III DPR, masing-masing sebanyak satu orang.
Menurut dia, tim itu akan mendengarkan masukan dari masyarakat dan juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Kejadian tersebut menunjukkan aparat pemerintahan hingga tingkat bawah seharusnya memiliki kepekaan terhadap potensi konflik sosial-horizontal terkait sumber daya alam," katanya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dengan kepekaan tersebut maka deteksi dini diharapkan dapat dilakukan dan langkah pencegahan bisa dijalankan.
Arsul mengatakan, dibentuknya tim investigasi kasus Lumajang oleh Komisi III ini merupakan respon DPR terhadap pengaduan beberapa aktivis LSM, ormas dan tokoh-tokoh masyarakat yang disampaikan melalui beberapa anggota Komisi III.
"Rencananya dalam beberapa hari kedepan, kami akan turun ke lapangan," ujarnya.
Tim itu menurut politikus PPP tersebut, ingin melihat dan mendengar sendiri dari masyarakat, terutama terkait dengan respon aparat kepolisian terhadap laporan sebelumnya dan penanganan pasca kejadian.
Sebelumnya, seorang petani meninggal dunia (Salim Kancil) dan seorang lainnya kritis (Tosan) akibat dianiaya sekelompok orang di Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu (26/9).
Peristiwa tersebut diduga karena kedua petani tersebut sering melakukan penolakan terhadap penambangan pasir ilegal di daerahnya.
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan Komisi III membentuk tim khusus menginvestigasi kasus Lumajang tersebut.
"Komisi III DPR dalam rapat pleno tadi (Rabu, 30/9) memutuskan membentuk tim untuk turun ke Lumajang," kata Aziz, Rabu (30/9).
Dia menjelaskan tim itu terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi di Komisi III DPR, masing-masing sebanyak satu orang.
Menurut dia, tim itu akan mendengarkan masukan dari masyarakat dan juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah tersebut.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015