Batam, Kepulauan Riau (Antara Babel) - Badan Pemeriksa Keuangan
menyiapkan 60 orang tenaganya untuk memeriksa laporan keuangan Badan
Internasional Tenaga Atom (Internasional Atomic Energy Agency/IAEA)
periode 2016/2017.
"Untuk tahap awal kami kirim enam orang, sebagai tim pendahuluan untuk mengetahui apa-apa saja yang akan diperlukan," kata Kepala BPK, Harry Azis, di Batam, Kepulauan Riau, Minggu.
BPK terpilih sebagai auditor eksternal pada IAEA, mengalahkan badan audit dari Filipina dan sejumlah negara lainnya. BPK akan bertindak layaknya kantor akuntan publik memeriksa keuangan.
Seluruh biaya untuk pekerjaan itu ditanggung IAEA, dan tidak sedikitpun menggunakan anggaran negara.
Ia optimis BPK mampu mengerjakan pekerjaan itu secara baik, mengingat lembaga itu sudah memiliki 250 orang auditor tersertifikasi.
Setelah IAEA, BPK akan membidik badan-badan internasional lain, untuk bekerja sebagai auditor eksternal terpercaya.
Terpilihnya BPK sebagai auditor eksternal IAEA peluang meningkatkan kapasitas dengan menambah pengalaman bekerja.
Menurut Aziz, "Tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan itu, karena tim BPK harus melalui serangkaian seleksi."
Sementara itu, keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri, pemilihan dan penetapan BPK sebagai auditor eksternal IAEA berlangsung dalam Sidang Umum Ke-59 IAEA, di Wina, Austria, 17 September 2015.
Kementerian Luar Negeri menyebutkan, hal ini salah satu capaian diplomasi Indonesia dalam meningkatkan peran aktif pada organisasi internasional.
IAEA adalah organisasi independen yang didirikan pada 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan menangkal penggunaan energi nuklir untuk keperluan militer.
Selain itu, IAEA berfungsi sebagai forum antarpemerintah untuk kerja sama ilmiah dan teknis dalam penggunaan teknologi nuklir dan tenaga nuklir secara damai di seluruh dunia.
Organisasi itu beranggotakan 164 negara dan memiliki kantor pusat yang terletak di Wina, Austria.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Untuk tahap awal kami kirim enam orang, sebagai tim pendahuluan untuk mengetahui apa-apa saja yang akan diperlukan," kata Kepala BPK, Harry Azis, di Batam, Kepulauan Riau, Minggu.
BPK terpilih sebagai auditor eksternal pada IAEA, mengalahkan badan audit dari Filipina dan sejumlah negara lainnya. BPK akan bertindak layaknya kantor akuntan publik memeriksa keuangan.
Seluruh biaya untuk pekerjaan itu ditanggung IAEA, dan tidak sedikitpun menggunakan anggaran negara.
Ia optimis BPK mampu mengerjakan pekerjaan itu secara baik, mengingat lembaga itu sudah memiliki 250 orang auditor tersertifikasi.
Setelah IAEA, BPK akan membidik badan-badan internasional lain, untuk bekerja sebagai auditor eksternal terpercaya.
Terpilihnya BPK sebagai auditor eksternal IAEA peluang meningkatkan kapasitas dengan menambah pengalaman bekerja.
Menurut Aziz, "Tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan itu, karena tim BPK harus melalui serangkaian seleksi."
Sementara itu, keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri, pemilihan dan penetapan BPK sebagai auditor eksternal IAEA berlangsung dalam Sidang Umum Ke-59 IAEA, di Wina, Austria, 17 September 2015.
Kementerian Luar Negeri menyebutkan, hal ini salah satu capaian diplomasi Indonesia dalam meningkatkan peran aktif pada organisasi internasional.
IAEA adalah organisasi independen yang didirikan pada 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan menangkal penggunaan energi nuklir untuk keperluan militer.
Selain itu, IAEA berfungsi sebagai forum antarpemerintah untuk kerja sama ilmiah dan teknis dalam penggunaan teknologi nuklir dan tenaga nuklir secara damai di seluruh dunia.
Organisasi itu beranggotakan 164 negara dan memiliki kantor pusat yang terletak di Wina, Austria.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015