Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah kembali menerima opini tersebut atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran (TA) 2023.
Meski mengaku bangga, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham TA 2023 di Jakarta, Jumat, mengatakan capaian tersebut jangan sampai membuat seluruh jajaran di Kemenkumham berpuas diri.
“Hendaknya pencapaian ini menjadi pendorong semangat untuk kita berkinerja lebih baik, sehingga dapat mempertahankan capaian opini WTP di masa yang akan datang,” ujar Yasonna dalam acara tersebut seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi.
Sementara itu, Pimpinan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham TA 2023, pihaknya kembali memberikan opini WTP kepada Kemenkumham.
Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Kemenkumham.
“Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2023 kembali memberikan opini WTP kepada Kemenkumham secara berturut-turut. Ini merupakan prestasi dan usaha keras dari Kemenkumham dalam rangka mempertahankan opini yang telah diperoleh," ungkap Nyoman Adhi dalam kesempatan tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, Menkumham menerima LHP BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham TA 2023 di Graha Pengayoman didampingi oleh para Pimpinan Tinggi Madya Utama dan Pratama, serta seluruh unit yang bekerja di Kemenkumham.
Adapun Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra dalam acara itu turut hadir didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM Kemenkumham Novita Ilmaris.
Dhahana menuturkan Ditjen HAM terus dan ikut dalam berkomitmen serta berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dirinya pun berharap seluruh jajaran yang bekerja di Ditjen HAM dapat bekerja lebih baik demi kemajuan Kemenkumham.
Kakanwil kemenkumham Babel Harun Sulianto mengatakan bahwa jajarannya berupaya semaksimal mungkin untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel. pada Rabu (24/7), Kanwil Kemenkumham Babel menerima dua penghargaan dari kanwil ditjen Perbendaharaan Babel.
Penghargaan itu adalah terbaik Ketiga Penyusun Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) dengan satker Kecil (2-4 satuan kerja) untuk DIPA Ditjen Imigrasi dan Terbaik Ketiga Penyusun Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) utk satker Besar (lebih dari 8 satuan kerja) untuk DIPA Ditjen Pemasyarakatan.
Kepala Kanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi mengatakan penghargaan ini didasarkan atas penilaian kualitas laporan keuangan, kesesuaian dengan standar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), lalu kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta estetika laporan keuangan.untuk mendapatkan kualitas laporan yang baik, diperlukan komitmen dan dukungan pimpinan, koordinasi, komunikasi, kompetensi PIC/operator dan tertib administrasi.
