Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) segera berkoordinasi dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA) untuk mengatasi kapal angkutan minyak sawit mentah ((CPO) yang masih terbatas, guna mengoptimalkan ekspor komoditas tersebut.
"Hingga saat ini ekspor minyak sawit mentah belum lancar, karena ketersediaan kapal yang masih minim," kata Pejabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan keterbatasan kapal angkutan CPO ini tentu berimbas pada kapasitas tangki minyak sawit yang sudah penuh, sehingga menghambat upaya pemerintah daerah dalam membantu pengusaha dan petani meningkatkan ekspor minyak sawit mentah itu.
"Kami siap membantu dan segera berkoordinasi dengan INSA untuk mengatasi kesulitan dan masalah logistik kapal angkutan CPO ini," katanya.
Ia mendukung dan menyetujui usulan agar pemerintah pusat menurunkan tarif PE (Pungutan Ekspor) CPO yang selama ini dibebankan kepada petani sawit.
"Termasuk regulasi agar jangan dibuat repot, karena saya mendapat laporan bahwa proses di Kementerian Perdagangan yang masih rumit," ujarnya.
Perwakilan PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP) Jurianto mengatakan masalah terbesar yang ada saat ini adalah stok yang tidak bisa keluar itu karena kapal.
"Kemungkinan besar kapal-kapal pengangkut ini sudah disewa oleh negara lainnya, sehingga perlu menunggu slot kosongnya," kata Jurianto.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Hingga saat ini ekspor minyak sawit mentah belum lancar, karena ketersediaan kapal yang masih minim," kata Pejabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan keterbatasan kapal angkutan CPO ini tentu berimbas pada kapasitas tangki minyak sawit yang sudah penuh, sehingga menghambat upaya pemerintah daerah dalam membantu pengusaha dan petani meningkatkan ekspor minyak sawit mentah itu.
"Kami siap membantu dan segera berkoordinasi dengan INSA untuk mengatasi kesulitan dan masalah logistik kapal angkutan CPO ini," katanya.
Ia mendukung dan menyetujui usulan agar pemerintah pusat menurunkan tarif PE (Pungutan Ekspor) CPO yang selama ini dibebankan kepada petani sawit.
"Termasuk regulasi agar jangan dibuat repot, karena saya mendapat laporan bahwa proses di Kementerian Perdagangan yang masih rumit," ujarnya.
Perwakilan PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP) Jurianto mengatakan masalah terbesar yang ada saat ini adalah stok yang tidak bisa keluar itu karena kapal.
"Kemungkinan besar kapal-kapal pengangkut ini sudah disewa oleh negara lainnya, sehingga perlu menunggu slot kosongnya," kata Jurianto.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022