Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mewacanakan semua pasangan yang mau menikah di daerah itu harus menanam lima batang pohon untuk membantu upaya pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca.
"Wacana ini harus segera dikoordinasikan dengan pihak terkait. Kalau bisa secepatnya bisa dilaksanakan," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat membuka Sosialisasi Sub Nasional Indonesia Folu Net Sink 2030 di Padang, Rabu.
Menurutnya, dengan wacana itu tutupan hutan di Sumbar bisa terus terjaga karena ada ribuan pasangan yang menikah setiap tahun di daerah itu.
"Kalau ada sepuluh ribu pasangan setiap tahun maka akan ada 50 ribu pohon yang ditanam setiap tahun. Efeknya hingga 2030 akan sangat terasa," ujarnya.
Menurutnya pasangan itu tidak harus mengeluarkan biaya untuk penanaman pohon tersebut karena bibit pohon akan disediakan oleh pemerintah lewat Dinas Kehutanan.
Pohon itu bisa saja pohon tanaman produktif seperti buah-buahan, petai atau tanaman hutan lain yang bisa dipanen dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Ia mengatakan selain wacana itu, Pemprov Sumbar bersama Pemkab dan Pemkot setiap tahun selalu melakukan penanaman pohon.
Sumbar bahkan memasukkan pelestarian hutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 sebagai bentuk kepedulian daerah terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Dr. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Pemprov Sumbar dalam upaya pelestarian hutan.
Ia menyatakan tutupan hutan di Sumbar saat ini masih relatif bagus karena itu program KLHK untuk Sumbar lebih kepada mengedukasi masyarakat agar aktif menjaga hutan.
Menurutnya hutan yang terjaga akan membantu upaya pemerintah untuk mewujudkan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 guna mencapai target pengendalian emisi gas rumah kaca.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Wacana ini harus segera dikoordinasikan dengan pihak terkait. Kalau bisa secepatnya bisa dilaksanakan," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat membuka Sosialisasi Sub Nasional Indonesia Folu Net Sink 2030 di Padang, Rabu.
Menurutnya, dengan wacana itu tutupan hutan di Sumbar bisa terus terjaga karena ada ribuan pasangan yang menikah setiap tahun di daerah itu.
"Kalau ada sepuluh ribu pasangan setiap tahun maka akan ada 50 ribu pohon yang ditanam setiap tahun. Efeknya hingga 2030 akan sangat terasa," ujarnya.
Menurutnya pasangan itu tidak harus mengeluarkan biaya untuk penanaman pohon tersebut karena bibit pohon akan disediakan oleh pemerintah lewat Dinas Kehutanan.
Pohon itu bisa saja pohon tanaman produktif seperti buah-buahan, petai atau tanaman hutan lain yang bisa dipanen dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Ia mengatakan selain wacana itu, Pemprov Sumbar bersama Pemkab dan Pemkot setiap tahun selalu melakukan penanaman pohon.
Sumbar bahkan memasukkan pelestarian hutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 sebagai bentuk kepedulian daerah terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Dr. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Pemprov Sumbar dalam upaya pelestarian hutan.
Ia menyatakan tutupan hutan di Sumbar saat ini masih relatif bagus karena itu program KLHK untuk Sumbar lebih kepada mengedukasi masyarakat agar aktif menjaga hutan.
Menurutnya hutan yang terjaga akan membantu upaya pemerintah untuk mewujudkan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 guna mencapai target pengendalian emisi gas rumah kaca.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022