Pangkalpinang (Antara Babel) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi mempercepat penerbitan peraturan guna melegalkan tambang rakyat yang masih beraktivitas secara ilegal di daerah itu.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini payung hukum untuk melegalkan tambang rakyat sudah keluar, sehingga masyarakat dapat menambang timah dengan tenang," kata Rustam Effendi di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan percepatan peraturan melegalkan tambang timah rakyat ini penting, guna meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah ini.
"Saat ini kondisi ekonomi masyarakat melambat, karena masyarakat tidak bisa menambang timah seiring pengawasan dan penindakan aktivitas penambangan ilegal yang semakin ketat," ujarnya.
Dalam melegalkan tambang rakyat ini, kata dia, BUMD bekerja sama dengan PT Timah (Persero) Tbk membeli hasil tambang timah rakyat.
"Saat ini kita masih menunggu surat edaran Menteri ESDM sebagai payung hukum kemitraan BUMD dengan PT Timah membeli timah rakyat," ujarnya.
Menurut dia jika permasalahan tambang rakyat ini tidak kunjung selesai, maka akan merugikan masyarakat dan memicu peningkatan penyeludupan timah ke berbagai negara tujuan ekspor.
"Selama ini praktik penyeludupan timah cukup tinggi, karena penambang sulit menjual hasil tambangnya," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, melegalkan tambang rakyat ini akan sangat membantu pemerintah memberantas penyeludupan timah, sekaligus membantu perekonomian masyarakat di daerah tambang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini payung hukum untuk melegalkan tambang rakyat sudah keluar, sehingga masyarakat dapat menambang timah dengan tenang," kata Rustam Effendi di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan percepatan peraturan melegalkan tambang timah rakyat ini penting, guna meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah ini.
"Saat ini kondisi ekonomi masyarakat melambat, karena masyarakat tidak bisa menambang timah seiring pengawasan dan penindakan aktivitas penambangan ilegal yang semakin ketat," ujarnya.
Dalam melegalkan tambang rakyat ini, kata dia, BUMD bekerja sama dengan PT Timah (Persero) Tbk membeli hasil tambang timah rakyat.
"Saat ini kita masih menunggu surat edaran Menteri ESDM sebagai payung hukum kemitraan BUMD dengan PT Timah membeli timah rakyat," ujarnya.
Menurut dia jika permasalahan tambang rakyat ini tidak kunjung selesai, maka akan merugikan masyarakat dan memicu peningkatan penyeludupan timah ke berbagai negara tujuan ekspor.
"Selama ini praktik penyeludupan timah cukup tinggi, karena penambang sulit menjual hasil tambangnya," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, melegalkan tambang rakyat ini akan sangat membantu pemerintah memberantas penyeludupan timah, sekaligus membantu perekonomian masyarakat di daerah tambang," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015