Jakarta (Antara Babel) - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membenarkan dirinya mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengubah nama Koalisi Indonesia Hebat menjadi Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
"Usulan tersebut saya sampaikan ketika Presiden Jokowi menghadiri pertemuan dengan pimpinan partai-partai pendukung Pemerintah," kata Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Zulkifli Hasan mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers usai menerima kunjungan Duta Besar Republik Kuba untuk Indonesia, Nirsia Castro Guevara, di ruang kerjanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (13/11).
Menurut Zulkifli, pimpinan partai-partai pendukung pemerintah yang hadir saat itu adalah, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.
"Saya bersyukur KIH (Koalisi Indonesia Hebat) membubarkan diri dan menjadi partai pendukung Pemerintah. Saya berhasil. Itu saya yang minta," kata Zulikifli Hasan.
Ketua MPR RI ini memuji keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak lagi menggunakan nama KIH, tapi partai pendukung Pemerintah.
Menurut Zulkifli, di daerah sudah tidak ada lagi KMP dan KIH, karena partai-partai di daerah semuanya sudah membaur satu sama lain.
Zulkifli menjelaskan, usulan tersebut merupakan keputusan PAN yang menilai tidak perlu ada lagi koalisi karena sudah tidak relevan.
Apalagi, kata dia, tantangan yang harus dihadapi Indonesia dari dunia internasional cukup berat yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.
"Saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi, tolong jangan lagi ada koalisi-koalisi. Jangan lagi berkelompok. Saya usulkan bentuk saja partai pendukung Pemerintah serta partai tidak mendukung pemerintah," katanya.
Menurut Zulkifli, posisi partai pendukung pemerintah dan partai tidak mendukung pemerintah, lebih kepada menyatakan sikap terhadap kebijakan, bukan mementingkan kelompok tertentu, dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan.
Semua partai politik, kata dia, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama ingin menyejahterakan rakyat, cuma jalannya yang berbeda-beda.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Usulan tersebut saya sampaikan ketika Presiden Jokowi menghadiri pertemuan dengan pimpinan partai-partai pendukung Pemerintah," kata Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Zulkifli Hasan mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers usai menerima kunjungan Duta Besar Republik Kuba untuk Indonesia, Nirsia Castro Guevara, di ruang kerjanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (13/11).
Menurut Zulkifli, pimpinan partai-partai pendukung pemerintah yang hadir saat itu adalah, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.
"Saya bersyukur KIH (Koalisi Indonesia Hebat) membubarkan diri dan menjadi partai pendukung Pemerintah. Saya berhasil. Itu saya yang minta," kata Zulikifli Hasan.
Ketua MPR RI ini memuji keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak lagi menggunakan nama KIH, tapi partai pendukung Pemerintah.
Menurut Zulkifli, di daerah sudah tidak ada lagi KMP dan KIH, karena partai-partai di daerah semuanya sudah membaur satu sama lain.
Zulkifli menjelaskan, usulan tersebut merupakan keputusan PAN yang menilai tidak perlu ada lagi koalisi karena sudah tidak relevan.
Apalagi, kata dia, tantangan yang harus dihadapi Indonesia dari dunia internasional cukup berat yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.
"Saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi, tolong jangan lagi ada koalisi-koalisi. Jangan lagi berkelompok. Saya usulkan bentuk saja partai pendukung Pemerintah serta partai tidak mendukung pemerintah," katanya.
Menurut Zulkifli, posisi partai pendukung pemerintah dan partai tidak mendukung pemerintah, lebih kepada menyatakan sikap terhadap kebijakan, bukan mementingkan kelompok tertentu, dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan.
Semua partai politik, kata dia, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama ingin menyejahterakan rakyat, cuma jalannya yang berbeda-beda.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015